Febri Diansyah: Pemberantasan Korupsi Harus Jalan Terus

"pemberantasan korupsi harus jalan terus, meskipun konsekuensi pelaksanaannya dinilai pahit."
Juru Bicara KPK, Febrinsyah (KLIKPOSITIF/ Halber)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu penyelamatan dari Presiden terkait Undang-undan KPK hasil revisi yang dinilai akan melemahkan fungsinya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis 17 Oktober 2019 di Padang. "Kami akan tetap bekerja seperti biasanya meskipun revisi Undang-undang telah berlaku," ujarnya.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus jalan terus, meskipun konsekuensi pelaksanaannya dinilai pahit.

Ia kembali mengingatkan terkait tim transisi yang dibentuk KPK untuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi melemahkan proses pemberantasan korupsi.

"Setidaknya ada 26 poin dalam UU KPK baru itu yang melemahkan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi," lanjutnya.

Menurutnya, UU itu diubah diharapkan agar pencegahan lebih kuat, tapi ternyata justru kewenangan pencegahannya dipangkas dan tidak ada yang diperkuat.

"Kemarin kami identifikasi kemungkinan penerbitan Perpu ada, tapi semuanya terpulang kepada Presiden. KPK harus menurunkan secara lebih rinci dari rancangan UU yang ada, apa poin yang lebih detail yang harus kami lakukan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi," tutupnya. [Halbert Caniago]