Buka Workshop SIPLah, Indra Catri: Pengelolaan PBJ di Sekolah Harus Transparan

"Kita berharap setelah sosialisasi penerapan SIPLah, Kepala Dinas Pendidikan diminta mensosialisasikan kebijakan ini ke sekolah untuk segera diterapkan"
Indra Catri (Ist)

AGAM, KLIKPOSITIF -- Bupati Agam, Dr. H. Indra Catri selaku Ketua APKASI Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membuka workshop Sistem Pengadaan Barang Jasa di Sekolah (SIPLah), di Hotel Mercure Padang, Kamis (17/10).

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini, diikuti 36 perserta terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan yang berasal dari kabupaten di Sumatera Barat, Riau, Kepri dan Bengkulu.

Dikesempatan ini Indra Catri mengatakan, untuk mensukseskan pembangunan bidang pendidikan, Kemendikbud telah menerbitkan Permen Nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler, dan Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 tentang petunjuk teknis BOS afirmasi dan BOS kinerja.

"BOS afirmasi ditujukan bagi sekolah berada di daerah yang dianggap masih tergolong 3T (terluar, terjauh dan tertinggal). Sedangkan BOS kinerja ditujukan bagi satuan pendidikan yang dinilai mempunyai kinerja baik dalam pengelolaan sekolah terhadap delapan Standar Mutu Pendidikan (SMP), yang terlihat dari rapor mutu dan perolehan nilai rata-rata UN atau USBN," ujarnya.

Bupati menjelaskan, pada 2019 pemerintah telah menetapkan dana sebesar Rp46,69 triliun untuk BOS reguler. Rp2,8 triliun untuk BOS afirmasi dan Rp1,5 triliun BOS kinerja. Dengan dana yang cukup besar itu, tentu perlu pengelolaan lebih transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

"Untuk itu pemerintah melalui Kemendikbud telah mengeluarkan regulasi berupa Keputusan Mendikbud Nomor 250/M/2019, tentang pengadaan barang dan jasa di sekolah yang bersumber dari dana BOS," imbuhnya.

Dengan begitu, melalui regulasi ini telah diatur mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang bersumber dari BOS. Sebab untuk PBJ di sekolah dapat dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) atau luring (luar jaringan).

Disebutkan, PBJ di sekolah dengan besar belanja sampai Rp50 juta dapat dilakukan secara daring yang diterapkan Kemendikbud melalui aplikasi ... Baca halaman selanjutnya