UU KPK Baru Resmi Berlaku, KPK Sebut Belum Salinannya

"KPK hingga saat ini belum menerima salinan dokumen UU KPK baru dari Kemenkumham RI"
ilustrasi: Gedung KPK (net)

KLIKPOSITIF-Batas waktu tiga puluh hari sejak RUU KPK disahkan oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna telah lewat. Meski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo UU itu akan berlaku dengan sendirinya.

Terkait hal itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihak KPK hingga saat ini belum menerima salinan dokumen UU KPK baru dari Kemenkumham RI. Namun dia mengaku sudah mendapat informasi jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Setelah KPK menerima salinan UU tersebut, Febri meyakini pihaknya akan langsung melakukan pembahasan "Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," ujar Febri dilansir dari Suara.com.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Revisi atas UU nomor 30 tahun 2002 itu diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.

RUU KPK telah disetujui oleh pemerintah dan Komisi III DPR periode lalu dan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 17 September 2019, namun Presiden Jokowi tidak menandatanganinya hingga 30 hari setelah disahkan. Artinya, sesuai Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU KPK telah terundangkan secara otomatis per 17 Oktober 2019 meski tanpa tanda tangan presiden.