Kehadiran Wawako Ditolak DPRD Payakumbuh, Pengambilan Keputusan Terkait 4 Ranperda Ditunda

"Sesuai PP Nomor 12 tahun 2018 dan tartib kita di DPRD mewajibkan kehadiran kepala daerah pada saat pengambilan keputusan Ranperda"
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz. (Ist)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Pengambilan keputusan terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Payakubuh oleh DPRD setempat batal dilaksanakan karena tidak hadirnya Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi pada rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD, Senin (21/10).

Dalam rapat paripurna itu, Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi diwakili oleh Wakil Wali Kota, Erwin Yunaz. Namun, kehadiran orang nomor dua Kota Randang itu dinilai anggota legislatif tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 yang menjelaskan, bahwa untuk pengambilan keputusan terkait Ranperda harus diahadiri langsung oleh kepala daerah.

Pada pasal 93 ayat 4 dalam PP Nomor 12 tahun 2018 dijelaskan bahwa rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh kepala daerah.

"Sesuai PP Nomor 12 tahun 2018 dan tartib kita di DPRD mewajibkan kehadiran kepala daerah pada saat pengambilan keputusan Ranperda," kata anggota DPRD Kota Payakumbuh dari PBB, Syafrizal di gedung DPRD, Senin (21/10).

Lebih lanjut, Syafrizal menjelaskan, agenda rapat paripurna tersebut adalah pengambilan keputusan terkait empat Ranperda yanga didahului dengan penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat II.

"Karena tadi wali kota tidak hadir, maka sidang diputuskan untuk ditunda. Saat ini pimpinan tengah membicarakan untuk penjadwalan ulang sidang tersebut," terangnya.

Untuk empat Ranperda yang akan diambil keputusannya itu antara lain Ranperda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, Ranperda tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan terakhir Ranperda tentang organ dan kepegawaian PDAM.

"Dari empat Ranperda itu, untuk PDAM masih kita tunda. Itu dasarnya SK Gubernur Sumbar," kata Syafrizal.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh, ... Baca halaman selanjutnya