Kehadiran Wawako Ditolak DPRD Payakumbuh, Pengambilan Keputusan Terkait 4 Ranperda Ditunda

"Sesuai PP Nomor 12 tahun 2018 dan tartib kita di DPRD mewajibkan kehadiran kepala daerah pada saat pengambilan keputusan Ranperda"
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz. (Ist)
Erwin Yunaz mengakui, kehadirannya pada rapat paripurna tidak diterima DPRD karena memaknai PP Nomor 12 Tahun 2018.

"Mungkin perlu juga dimaknai oleh anggota dewan (DPRD), wali kota atau wakil wali kota adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Bukti tidak terpisahkannya, wawako akan jadi wako kalau wako defenitif berhalangan," katanya.

Erwin Yunaz mengaku tidak mengerti kenapa anggota DPRD mempertanyakan terkait tidak hadirnya wali kota pada sidang paripurna itu.

"Meski demikian tadi terpaksa rapat diskor. Kita harapkan kawan-kawan anggota DPRD menyikapi dengan bijak hal itu. Memang di situ (PP Nomor 12 Tahun 2018) tertulis kepala daerah tapi rapat-rapat sebelumnya tidak berlaku dan sekarang kenapa dipertanyakan. Kita berharap komunikasi dengan legislatif bisa berjalan baik ke depannya," kata Erwin. (*)