Nevi Zuairina: Pidato Presiden Harus Jadi Implementasi Nyata Kerja di Lapangan

"Fokusnya sudah bagus dan relevan dengan kebutuhan Indonesia ke depan. Namun perlu pertimbangan di kemudian hari pada orientasi hasil yang baik. Diperlukan kekuatan proses yang baik pula, sehingga pemerintah mampu menghadirkan kesejahteraan dengan memberikan kebahagiaan mayoritas penduduk Indonesia"
Anggota DPR RI, Nevi Zuairina (DPR)

KLIKPOSITIF -- Anggota DPR RI, Nevi Zuairina menganggap lima poin utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya usai dilantik menjadi Presiden RI masa bhakti 2019-2024 sebagai langkah awal berpikir, yang nantinya harus diimplementasikan dalam kerja-kerja nyata di lapangan.

"Fokusnya sudah bagus dan relevan dengan kebutuhan Indonesia ke depan. Namun perlu pertimbangan di kemudian hari pada orientasi hasil yang baik. Diperlukan kekuatan proses yang baik pula, sehingga pemerintah mampu menghadirkan kesejahteraan dengan memberikan kebahagiaan mayoritas penduduk Indonesia," ucap Nevi, usai mengikuti acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih masa jabatan 2019-2024 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa hari lalu.

Adapun lima poin pidato pelantikan presiden yang dimaksud Legislator dapil Sumatera Barat II itu adalah mengenai pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Semua merupakan obyek vital pada instrumen pembangunan bangsaa menuju negara adil, makmur dan sejahtera.

“Saya berharap, pemerintah memperhatikan proses dan hasil sebagai satu arah tujuan untuk mewujudkan lima poin dalam pidato presiden sebagai langkah awal berfikir yang akan di implementasikan dalam pekerjaan-pekerjaan kementerian dan lembaga pemerintah. Ini akan menjadi pedoman atau panduan yang akan disinergikan dengan pekerjaan-pekerjaan pembangunan di pemerintahan daerah," harap politisi Fraksi PKS itu.

Terkait poin tentang penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, ia mengatakan, sudah lebih dari 74 tahun negara Indonesia merdeka, namun masalah regulasi ini tidak ada yang kokoh dalam memberikan kepuasan pada masyarakat.

"Upaya merevisi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang berani untuk mewujudkan kepuasan masyarakat banyak. ... Baca halaman selanjutnya