Pemko Payakumbuh Enggan Komentari Terkait Surat Pemberitahuan Pencabutan Ranperda ke DPRD

Sidang DPRD Payakumbuh.
Sidang DPRD Payakumbuh. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh melalui Bagian Hukum enggan mengomentari terkait adanya surat pemberitahuan pencabutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dikrimkan ke DPRD daerah tersebut.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh , Aznizenti yang dihubungi KLIKPOSITIF via WhatsApp mengaku tak bisa berkomentar terkait surat tersebut.

baca juga: Lakukan Swab Mandiri, Guru di Payakumbuh Positif COVID-19

"Maaf, untuk masalah itu saya no comment dulu," tulisnya singkat menjawab WhatsApp, Rabu (23/10) sore.

Ketua DPRD Kota Payakumbuh , Hamdi Agus mengakui bahwa pihaknya telah menerima surat pemeberitahuan pencabutan Ranperda dari Pemko Payakumbuh .

baca juga: Pekan Ini, Masjid di Payakumbuh Sudah Bisa Kembali Menyelenggarakan Salat Jumat

"Memang ada surat pemberitahuan pencabutan Ranperda dari pemko, namun tidak didetilkan Ranperda mana yang dicabut," kata Hamdi Agus, Rabu (23/10).

Politisi PKS itu menambahkan, untuk mencabut Ranperda yang sudah diajukan ke DPRD ada mekanisme yang mesti dilalui.

baca juga: BNNK Payakumbuh Gelar Peringatan Hari Pancasila Secara Online

"Kini kita masih menunggu surat selanjutnya, ini kan belum pasti. Kita tidak tahu Ranperda mana yang akan dicabut. Untuk pemberitahuan kan harus ada surat baru yang dimasukkan," terangnya.

Sebelumnya, hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kota Payakumbuh sempat memanas lantaran DPRD memutuskan untuk menunda sidang paripurna pengambilan keputusan terkait empat Ranperda.

baca juga: Update COVID-19 Sumbar per 2 Juni, Berikut Rincian 7 Penambahan Positif dan 5 Sembuh

Sidang paripurna tersebut ditunda karena DPRD menolak kehadiran Wakil Wali Kota Payakumbuh , Erwin Yunaz yang mewakili Wali Kota Riza Falepi. DPRD bersikeras bahwa untuk sidang pengambilan keputusan terkait Ranperda harus dihadiri langsung oleh kepala daerah dalam hal ini wali kota.

"Sesuai PP Nomor 12 tahun 2018 dan tartib kita di DPRD mewajibkan kehadiran kepala daerah pada saat pengambilan keputusan Ranperda," kata anggota DPRD Kota Payakumbuh dari PBB, Syafrizal yang diwawancarai di gedung DPRD, Senin (21/10) lalu.

Empat Ranperda yang akan diputuskan dalam sidang paripurna itu sendiri adalah Ranperda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah, Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, Ranperda tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan terakhir Ranperda tentang organ dan kepegawaian PDAM. (*)

Penulis: Taufik Hidayat