Disurati KPK, Wabup Limapuluh Kota Siap Kembalikan Uang Pemberian Bupati ke Kas Negara

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan.
Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

LIMAPULUH KOTA , KLIKPOSITIF -- Wakil Bupati Limapuluh Kota , Ferizal Ridwan memastikan dirinya siap mengambalikan uang gratifikasi yang sempat diterimanya dari Bupati Limapuluh Kota , Irfendi Arbi sebesar Rp70 juta untuk mengganti uang Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) 2018 pada 10 Juli.

Terkaiat pengembalian uang tersebut sesuai dengan surat dari Komisi Pemberatasan Korupsi ( KPK ) RI nomor: B/8617/GTF.02.01/13/10/2019 tertanggal 23 Oktober 2019.

baca juga: Kodim 0306/50 Kota Renovasi 10 Rumah Veteran dan Warga Miskin di Suliki

Dalam surat tersebut dijelaskan, bahwa berdasarkan laporan gratifikasi yang diterima KPK RI dari Ferizal Ridwan pada 18 Juli 2019 serta kelengkapan dokumen pada 3 Oktober 2019, lembaga anti rasuah itu mewajibkannya untuk mengembalikan dana sebesar Rp70 itu ke kas negara.

"Mengingatkan bahwa pemimpinan KPK telah menetapkan status kepemilikan gratifikasi berupa uang sebesar Rp70 juta menjadi milik negara, maka saudara wajib menyetorkan uang tersebut ke KPK ." Bunyi surat tersebut.

baca juga: KPK Kembangkan Perkara Pencucian Uang Nurhadi

Menanggapi surat itu, Ferizal Ridwan mengaku siap mengambalikan dana yang sudah diterimanya dari Irfendi Arbi, beberapa bulan lalu tersebut.

"Sesuai surat penetapan, saya diwajibkan setor tujuh hari setelah surat itu diterima dan itu akan saya penuhi. Namun di dalam diskusi beberapa waktu yang lalu (saat KPK datang ke Limapuluh Kota ) kami minta untuk dibayarkan akhir November," kata Feri saat dihubungi KLIKPOSITIF , Kamis (31/10).

baca juga: KPK Buka Peluang Bidik Sejumlah Pihak yang Bantu Pelarian Nurhadi

Diakuinya, uang tersebut sudah digunakanya namun bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk beberapa keperluan sosial, seperti bantuan masjid, bantuan pendidikan, dan membadal haji Tan Malaka.

"Karena itu saya minta pengembalian ditunda untuk akhir November. Dan saya akan mengembalikannya dengan uang pribadi," terangnya.

baca juga: KPK Limpahkan Berkas Perkara Muzni Zakaria ke PN Tipikor, Penahanan Dititipkan di Sel Tahanan Polda Sumbar

Feri menerangkan, kejadian ini cukup merugikan bagi dirinya secara pribadi karena harus membayar sendiri biaya untuk berangkat haji sebagai TPHD. Cutinya juga di luar tanggungan negara.

"Karena itu saya ckup banyak dirugikan karena permasalahan ini," pungkasnya. (*)

Penulis: Taufik Hidayat