DPR: Skema "Omnibus Law" Sangat Sektoral

"Kemudahan investasi melalui omnibus law di Indonesia, tentu berpengaruh pada UU Ketenagakerjaan"
Kapoksi Badan Legislasi (Baleg) F-Gerindra DPR RI Heri Gunawan (DPR)

KLIKPOSITIF -- Upaya Pemerintah untuk menampilkan omnibus law (sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara) akhir-kahir ini begitu gencar dilakukan. Konsep ini ingin menggabungkan semua regulasi dalam satu undang-undang (UU).

Omnibus law yang pertama ingin dilakukan adalah sektor perizinan untuk menggabung regulasi perizinan di bidang investasi termasuk ketenagakarjaan. Namun, konsep omnibus law yang ditawarkan Pemerintah dinilai sangat sektoral. Apalagi, belum ada sinergitas administrasi di pusat dan daerah.

BACA JUGA: Erick Haryona Jabat Ketua, MKGR Sumbar Dukung Bamsoet Pimpin Golkar

“Sekarang ini semua pihak masih menerka-nerka konten omnibus law ini seperti apa. Hal-hal apa saja dalam UU tersebut yang akan meniadakan UU lain. Tentunya ini membutuhkan partisipasi publik, bukan saja mendengarkan para ahli, tetapi juga masyarakat yang terkena dampak, misalnya pengusaha-pengusaha kecil,” kata Kapoksi Badan Legislasi (Baleg) F-Gerindra DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, beberapa hari lalu.

Menurut Heri, konsep omnibus law dalam mekanisme pembuatannya harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahaan. Ia menilai, Skema omnibus law terlalu sektoral dan sempit. Namun, di sis lain baik untuk menstimulus investasi dan ekspor. Sejatinya bila omnibus law diterapkan, tentu harus berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

BACA  JUGA: Soal Larangan Celana Cingkrang dan Cadar, Ini Kata Wamenag

Omnibus law, lanjut Heri yang juga Anggota Komsi ... Baca halaman selanjutnya