Mendagri Ingin Evaluasi Sistem Pelimu Langsung, Ini Respon PDI Perjuangan

Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian (net)

KLIKPOSITIF -Jelang Pilkada 2020, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu langsung di Indonesia. Rencana ini direspon positif oleh PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai gagasan Tito relevan karena sistem pemilu langsung menyebabkan tingginya biaya pemilu, korupsi, dan “ketegangan politik” akibat demokrasi liberal kapitalistik yang selama ini diterapkan di Indonesia.

baca juga: Presiden Lantik Dewan Pengawas KPK Siang Ini

baca juga: Presiden Jokowi Minta Waktu Dua Tahun Selesaikan Bandara di Arfak Papua

"Pemilu langsung selama ini selain berbiaya mahal, memunculkan oligarki baru, kaum pemegang modal dan yang memiliki akses media yang luas, serta mereka yang mampu melakukan mobilisasi sumber dayalah yang berpeluang terpilih. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tereduksi menjadi demokrasi kekuatan kapital. Dalam perspektif inilah kritik Mendagri terasa begitu relevan," kata Hasto Jumat, 8 November 2019 dilansir dari Suara.com.

baca juga: Amankan Natal dan Tahun Baru, Polda Turunkan 1o Ribu Personel

Hasto menjelaskan, di internal PDIP sendiri telah menerapkan merit sistem yang menyaring kader melalui psikotest, test tertulis dan wawancara di dalam pemilihan pimpinan partai di tingkat provinsi dan kabupaten kota, tanpa sistem voting. "Hasilnya, kualitas kepemimpinan Partai di semua tingkatan meningkat, berbiaya sangat murah, dan minim konflik. PDI Perjuangan menegaskan sebagai Partai dengan biaya paling kompetitif dan efektif di dalam melakukan konsolidasi struktural Partai," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pelaksanaan pilkada secara langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Salah satu mudaratnya yakni, biaya politik yang tinggi hingga membuka potensi adanya korupsi terhadap pemimpin terpilih hasil Pilkada.

baca juga: Ada Temuan Baru Kasus Novel Baswedan, Ini Kata Presiden

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 M mau jadi bupati mana berani dia, udah mahar politik,” katanya.

Penulis: Ramadhani