Praperadilan Ditolak, Mantan Menpora Imam Nahrawi Tetap Tersangka Korupsi

"Nahrawi tetap berstatus tersangka dan tidak ada kesalahan dari KPK dalam menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka."
Imam Nahrawi (net)

KLIKPOSITIF- Gugatan praperadilan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora) Imam Nahrawi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Selasa (12/11/2019) ditolak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya Nahrawi tetap berstatus tersangka dan tidak ada kesalahan dari KPK dalam menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka.

"Menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Elfian, Selasa pagi dilansir dari Suara.com.

Sidang gugatan praperadilan Imam Nahrawi terjadap KPK ini telah bergulir selama enam kali persidangan. Sidang perdana dimulai pada Selasa (21/10) dipimpin oleh Hakim Tunggal Elfian. Pada sidang perdana Hakim Tunggal Elfian menunda sidang selama dua pekan lantaran pihak termohon yakni KPK tidak hadir di persidangan, sementara pihak pemohon Imam Nahrawi telah mengerahkan 23 orang kuasa hukumnya.

Sebelumnya, sidang gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL menggugat KPK atas penetapan status tersangka Imam Nahrawi dalam kasus suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemempora pada KONI tahun anggaran 2018.

Setelah penundaan selama dua pekan, sidang kembali digelar Senin (4/11/2019) dengan membacakan permohonan praperadilan yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara yakni kuasa hukum Imam Nahrawi dan kuasa hukum KPK. Ketua tim kuasa hukum Imam Nahrawi, Saleh mengatakan sidang praperadilan yang diajukan kliennya adalah upaya menggunakan haknya sesuai putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengajukan praperadilan.

"Mas Imam menggunakan haknya dalam konteks mencari kebenaran biar diuji melalui persidangan praperadilan," kata Saleh usai persidangan 21 September.

Adapun gugatan praperadilan yang diajukan Imam Nahrawi terkait dengan penetapannya sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan KPK terkait kasus suap penyaluran dana bantuan Kemempora kepada KONI tahun ... Baca halaman selanjutnya