Pemkab Tanah Datar Ajukan Rancangan APBD 2020 Rp1,07 Triliun

"Dalam rangka pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah, kita terus berupaya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD"
Sidang Paripurna Dewan penyampaian nota Ranperda APBD 2020. (KLIKPOSITIF/ Irfan Taufik)

TANAH DATAR, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajukan pendapatan daerah pada Ranperda APBD 2020 sebesar Rp1,07 triliun kepada DPRD setempat dalam sidang paripurna, Selasa 12 November 2019.

"Sampai saat ini ketergantungan fiskal Pemkab Tanah Datar kepada pemerintah provinsi dan pusat cukup besar," kata Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma.

Wabup menyebutkan pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar Rp146,185 miliar yang terdiri dari pajak daerah Rp23,171 miliar, retribusi daerah Rp12,317 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp19,288 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp91,407 miliar.

Selanjutnya, dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp726,339 miliar yang terdiri dari dana bagi hasil pajak Rp12,236 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp714,102 miliar.

Zuldafri menyampaikan untuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp197,722 miliar yang terdiri dari pendapatan hibah Rp42,251 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp45,656 miliar, dan dana penyesuaian otonomi khusus Rp69,969 miliar berupa alokasi dana desa Rp109,815 miliar.

"Dalam rangka pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah, kita terus berupaya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD," katanya.

Selain itu, jelasnya, Pemkab Tanah Datar terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, DPR, DPRD provinsi serta para perantau untuk memperoleh dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ia menyampaikan untuk anggaran belanja pada Ranperda APBD 2020 sebesar Rp1,203 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp764,561 miliar, dan belanja langsung Rp438,785 miliar.

Untuk belanja tidak langsung, katanya, dibagi menjadi enam yaitu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp521,858 miliar, hibah Rp36,125 miliar, bansos Rp6,424 miliar, bagi hasil pada Pemerintahan Nagari Rp4,247 miliar, bantuan keuangan kepada Pemnag dan Parpol ... Baca halaman selanjutnya