Wacana Mendagri Ganti Sistem Pilkada, Pengamat: Perlu Kajian

"Wacana Mendagri sebenarnya sudah ada pada masa Gamawan Fauzi, sehingga terjadi pro dan kontra makanya keluarlah Perpu oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)"
Ilustrasi (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF Keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk mengganti sistim pilkada langsung menjadi pemilihan oleh DPRD ditanggapi beragam.

Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi mengatakan, wacana Mendagri sebenarnya sudah ada pada masa Gamawan Fauzi, sehingga terjadi pro dan kontra makanya keluarlah Perpu oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun demikian apa yang dikatakan oleh Tito Karnavian suatu peringatan yang perlu dilakukan semua pihak, pilkada secara menyeluruh harus dievaluasi bukan secara parsial.

"Kalau tujuan pilkada untuk masyarakat, demokrasi yang sehat, berkeadilan, pertanyaanya sudah tercapaikah itu selama pilkada langsung dari tahun 2005 hingga kini," kata Asrinaldi.

Kalau belum tercapai tentu ada persoalan, misalnya saja dalam konteks pilkada terjadi kesalahan yang terus terulang kembali. Sementara harapannya untuk membangun masyarakat yang cerdas, demokrasi yang sehat.

"Namun parpol yang memahami makna keterwakilan belum terwujud," tegas dia.

Untuk itu, apa yang diwacanakan oleh Mendagri harus jadi perhatian, dan hampir semua elit partai juga setuju. Paling tidak, kata dia ini jadi perhatian saja dulu meskipun tidak mungkin diterapkan di pilkada 2020. Kalaupun dilaksanakan kemungkinan di tahun 2024 atau ada solusi lain.

"Saya mendukung kalau dievaluasi secara menyeluruh, dan menghasilkan, seandainya kalau memang harusnya DPRD itu berperan penting dalam memilih gubernur atau kepala daerah. Namun kalau belum evaluasi maka perlu kajian yang menyeluruh," tambah dia.

Di tempat terpisah, menurut Pengamat politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidia Putra, kedua sistim pemilihan tersebut sama-sama demokrasi, satu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

Kedua sistim pemilihan itu memiliki potensi untuk jual beli suara, ... Baca halaman selanjutnya