Gas Elpiji 3 Kg Diatas HET, Pemkab Pessel Akui Tidak Bisa Menindak Pangkalan

"Sejauh ini Pemkab Pessel hanya bisa melakukan sanksi teguran"
Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Pessel, Rosdi (KLIKPOSITIF/Kiki Julnasri)

PESSEL, KLIKPOSITIF-- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengaku, tidak bisa menindak pangkalan gas elpiji yang masih menjual eceran gas elpiji 3 kilogram di atas ketetapan harga eceran tertinggi (HET) pemerintah.

Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Pessel, Rosdi membenarkan, sejauh ini pihaknya hanya bisa melakukan sanksi teguran, sementara penindakan atau sanksi berat tidak bisa, karena pihaknya khawatir jika dilakukan akan menimbulkan persoalan baru.

"Cobalah, kalau teguran itu ditutup semuanya (sanksi penutupan). Tambah jadi masalah karena sekarang sudah semua meneken teguran itu," ungkapnya pada KLIKPOSITIF.

Ia menjelaskan, persoalan gas elpiji 3 kilogram tidak hanya terjadi di daerah itu, tetapi juga terjadi di daerah lainnya di Sumatera Barat. Sebab sejauh ini belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi.

"Dan untuk pengawasan kita terus melakukan monitoring ke bawah (tapi kondisi tidak juga berbuah). Hingganya perlu solusi yang tepat," terangnya.

Menurutnya, sejauh ini untuk menyikapi kondisi tersebut, pemerintah pusat telah mengambil berapa kebijakan, salah satunya dengan melakukan close market. Dalam sistim close market dilakukan pembelian dengan voucher.

"Untuk uji coba saat ini, Bukittinggi. Jadi InsyaAllah kita juga akan menerapkan di Pessel. Jujur saja, kini banyak yang memakai tidak sesuai sasarannya," jelasnya.

Diketahui HET elpiji 3 kilogram di Kota Painan dikisaran Rp.17.500. Namun harga tersebut bergeser terngantung jauh jarak tempuh dari pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat.

[Kiki Julnasri]