BKD: Tak Ada Masalah Jika ASN Dukung Bakal Calon Melalui KTP

"Kalau dukungan yang diberikan hanya dengan KTP itu tidak masalah."
Kepala BKD Sumbar Abdul Gafar (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Kepala  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Barat Abdul Gafar menyatakan tak masalah jika Kartu Tanda Pengenal (KTP) Aparatur Sipil Negara (ASN) digunakan untuk memenuhi syarat dukungan bagi calon independen yang ingin maju di Pilkada. Ia menilai karena hal itu hanya dukungan dengan KTP, tidak dengan terlibat kampanye atau memenangkan salah satu calon.

"Kalau dukungan yang diberikan hanya dengan KTP itu tidak masalah. Yang jadi masalah ketika ASN ikut aktif mengkampanyekan salah satu pasangan calon dalam pemenangannya. Bakal calon juga belum tentu lolos syarat verifikasi," katanya saat dihubungi, Rabu, 13 November 2019.

Ia mengatakan dukungan KTP hanya untuk memenuhi syarat bagi bakal calon independen yang ingin mendaftar. "Dan itupun belum tentu lolos jadi calon sehingga dukungan KTP tak masalah," tuturnya.

Menurutnya jika pada masa kampanye Pilkada, ASN terlibat maka disanalah kita akan lakukan tindakan karena menyalahi aturan sebagai ASN yang harus netral. "Jika fakta ini nantinya ditemui di lapangan, tentunya kita akan koordinasi dengan berbagai pihak, misalnya Bawaslu. Kita di BKD hanya hilir, sedangkan untuk aturannya jelas ada di KPU dan Bawaslu. Jika nantinya ada kasus kita akan proses sesuai aturan ASN, setelah dinyatakan bersalah oleh bawaslu," jelasnya.

Ia menyatakan hingga saat ini belum ada kasus yang terjadi di Sumbar. Pihaknya juga berharap ini tidak terjadi. "Sehingga kita tetap ingatkan kembali ASN agar menjaga netralitas menjelang Pilkada serentak ini," imbaunya.

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan bahwa dukungan KTP yang diberikan oleh ASN kepada bakal calon dalam Pilkada dianggap tidak memenuhi syarat. Hal ini karena dalam seleksi administrasi, kolom pekerjaan yang menyebutkan ASN tidak dihitung sebagai suara dukungan sehingga tidak berlaku. (*)