Bawaslu: Dukungan KTP ASN Tidak Memenuhi Syarat

"dukungan KTP Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk calon kepala daerah yang ingin maju di jalur perorangan dianggap tidak memenuhi syarat"
Ilustrasi/KLIKPOSITIF (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan bahwa dukungan KTP Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk calon kepala daerah yang ingin maju di jalur perorangan dianggap tidak memenuhi syarat. Hal ini karena ASN tidak boleh mendukung salah satu calon.

Anggota Bawaslu Sumbar Alni mengatakan jika mengacu pada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 lalu, dukungan ASN tidak berlaku dan dinyatakn tidak memenuhi syarat.

"Karena ASN tidak boleh mendukung pasangan calon, walaupun hanya mendukung dengan KTP. Hal ini terkait dengan peraturan KPU tentang pencalonan pada UU nomor 3 tahun 2017. Karena yang memberi dukungan tidak memenuhi syarat, misalnya dukungan diberikan ganda dan dukungan ASN dianggap tidak memenuhi syarat," katanya saat dihubungi, Rabu, (13/11).

Ia mengatakan dukungan yang diberikan kepada perseorangan nantinya akan diverifikasi secara administrasi dan faktual. "Misalnya saat verifikasi dalam administrasi KTP, di kolom pekerjaannya tertulis ASN, maka dukungan itu dianggap tidak memenuhi syarat. Sehingga jika diberikan dukungan dalam bentuk KTP juga tak masuk hitungan di KPU," jelasnya.

ASN akan diproses jika terbukti secara faktual memberikan dukungan kepada salah satu calon. "Misalnya menjadi salah satu tim sukses atau aktif dalam membantu salah satu calon untuk proses pencalonan dan kampanye dalam memenangkan Pilkada, maka disini ada dugaan melanggar netralitas. Jika ada dugaan seperti ini, maka ini akan diproses jika ada bukti kuat terkait pelanggarannya," tuturnya.

"Namun jika dukungan KTP untuk calon independen yang juga belum tentu lolos sebagai calon, maka hal itu tak masalah, namun aturan terkait dukungan KTP ini dikembalikan lagi ke lembaga masing-masing, misalnya BKD yang melakukan pembinaan terhadap pegawai. Karena dalam UU ASN nomor 5 tahun 2014 itu jelas ASN harus netral, tidak boleh mendukung dan jadi anggota partai ... Baca halaman selanjutnya