Sejumlah OPD di Payakumbuh Belum Menyerahkan Laporan Bulanan Terkait Pembangunan

Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembangunan di Pemerintahan Kota Payakumbuh.
Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembangunan di Pemerintahan Kota Payakumbuh. (Ist)

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF -- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengendalian Bangunan (PBJ Dalbang) Kota Payakumbuh Meizon Satria menyebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah tersebut belum menyerahkan laporan bulanan terkait kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

"Saat ini masih banyak OPD yang belum mengirimkan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan pembangunan ke Bagian PBJ Dalbang," kata Meizon pada kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pembangunan di Pemerintahan Kota Payakumbuh, Kamis (14/11).

Akibat kondisi itu, pihak PBJ Dalbang belum dapat mengetahui progres realisasi fisik dan keuangan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Payakumbuh

Baca Juga

"Laporan yang diserahkan itu, total pagunya tidak sesuai dengan DPA dan laporan yang diserahkan pada bagian PBJ Dalbang. Masih banyak yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan," terang Meizon.

Pada 2019, Kota Payakumbuh dalam melakukan percepatan pembangunan memiliki anggaran untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada anggaran fisik sebanyak 61,59 persen dan untuk keuangan sebanyak 56,42 persen.

Sementara Asisten 2 Setdako Payakumbuh Elzadaswarman mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2020.

Sesuai Edaran LKPP RI Nomor 19 tahun 2019, tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kementrian, lembaga, pemerintah daerah maka perlu dilakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

"Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM), sehingga membuat pengadaan barang jasa pemerintah berdampak pada pembangunan nasional serta juga peningkatan pada pelayanan publik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata mantan Kepala Dinas Kesehatan.

Selain itu, untuk melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa tersebut perlu dilakukan langkah yang terarah dan terukur.

"Banyak langkah yang harus dilakukan agar dapat tercapainya percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa. Diantaranya langkah pada proses, pengguna anggaran dan PPK serta PPTK dan melakukan koordinasi dengan UKPBJ dan juga melakukan pengumpulan spesifikasi sesuai hasil koordinasi dengan UKPBJ," pungkansya. (*)

Penulis: Taufik Hidayat | Editor: Iwan R