Marak Dugaan Perselingkuhan Oknum Wali Nagari di Pessel, Ini Harapan Tokoh Adat

"Harus ada penekanan regulasi khusus tentang itu, syarat wali nagari itu harus dipertegas. Apalagi rekomendasi adat jangan dikeluarkan begitu saja tanpa dilihat dulu perilaku selama ini"
Ilustrasi (Ist)

PESSEL, KLIKPOSITIF-- Tokoh adat di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Novrial Bahrun Dt Suri Maharajo meminta pemerintah daerah setempat tidak hanya membuat regulasi tegas kasus perselingkuhan oknum wali nagari, tetapi juga terhadap proses pemilihan.

"Asal usul rekam jejak wali nagari itu harus ada. Dan ini harus ada regulasi khusus bagaimana bisa melihat rekam jejak, baik prilaku dan etikanya secara adat maupun secara agama," ungkap tokoh adat yang juga mantan Ptl Ketua LKAAM Pessel ini kepada KLIKPOSITIF.

Dt. Suri Maharajo menilai, proses pemilihan tidak terlalu tegas soal rekam jejak calon.

BACA JUGA: Dinas PMNP2-KB Pessel Tangani Lima Kasus Perselingkuhan Oknum Pejabat Wali Nagari

"Harus ada penekanan regulasi khusus tentang itu, syarat wali nagari itu harus dipertegas. Apalagi rekomendasi adat jangan dikeluarkan begitu saja tanpa dilihat dulu perilaku selama ini," terangnya.

Lanjutnya, jika proses itu tidak dibenahi maka sangat disayangkan akan terus terjadi, "Sangat disayangkan sekali. Tungkek bana nan mambaok rabah," ujarnya.

Ia berharap, hal itu bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dalam membuat regulasi pemilihan wali nagari. Karena meski wali nagari sebagai pemimpin terendah, tetapi peran sangat berpengaruh terhadap moral masyarakat, apalagi di Minangkabau.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengungkapkan, bakal membentuk peraturan daerah (Perda) tentang norma-norma wali nagari, dan di dalamnya akan dimuat sesuai ketentuan norma agama dan adat.

"Perda ini akan kita usulkan sebagai revisi Perda nomor 2 tahun 2016 tentang nagari. Dan kita harap dengan adanya Perda ini nanti bisa lebih efektif menindak wali nagari ... Baca halaman selanjutnya