DPRD Sumbar Minta BPJS Lakukan Pembenahan Menyeluruh

"Pembenahan itu dimulai dari data pengguna, kepesertaan, konsep subsidi silang yang digunakan, dan iuran yang dibebankan kepada anggotanya."
Ilustrasi (Net)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan melakukan pembenahan dari hulu ke hilir terkait masalah yang dihadapi badan hukum publik itu. Pembenahan itu dimulai dari data pengguna, kepesertaan, konsep subsidi silang yang digunakan, dan iuran yang dibebankan kepada anggotanya.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Sitti Izati Azis mengatakan trasnparansi dari pihak BPJS adalah hal yang wajib dilakukan. "Transparansi ini terkait data pengguna, kepesertaan, hingga konsep subsidi silang yang harus diatur dengan jelas. Sehingga bisa dilakukan pertimbangan apakah iuran ini harus naik atau tidak," katanya saat dihubungi, Jumat, 15 November 2019.

BACA JUGA: Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Rendah

Ia mengatakan kenaikan iuran itu memberatkan bagi masyarakat walaupun setengahnya juga sudah disubsidi oleh pemerintah daerah. "Dana yang digunakan untuk subsidi itu adalah dana APBD yang juga berasal dari masyarakat yang membayar pajak ke negara sehingga ini sama juga dengan menitikberatkan pembayaran kepada masyarakat," tuturnya.

Menurutnya subsidi pembayaran kepada masyarakat miskin juga jadi masalah di lapangan. "Hal ini karena masih ada data yang kurang jelas mana yang benar-benar miskin yang harus dikasih subsidi dan mana yang seharusnya tidak diberi subsidi. Sehingga ini jadi masalah kompkes yang harus diselesaikan dari hulu hingga hilir. Diselesaikan pemerintah bersama pihak yang terlibat didalamnya," tuturnya.

BACA ... Baca halaman selanjutnya