BPJS: Penyesuaian Iuran Demi Keberlanjutan Program JKN-KIS

"Pengobatan untuk satu pasien kanker saja membutuhkan iuran dari 1.253 jiwa peserta yang sehat. Jadi bayangkan bagaimana jadinya kalau ada peserta menunggak membayar iuran"
Kepala Humas BPJS Kesehatan Kepwil Sumbagteng Jambi, Agung Priyono bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Arsyaf Mursalina (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Kepala Humas BPJS Kesehatan Kepwil Sumbagteng Jambi, Agung Priyono, selenggarakan ngopi (ngobrol pintar) bareng wartawan media lokal Kota Padang di Rimbun Espresso & Brew Bar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Arsyaf Mursalina.

Kegiatan ngopi ini dilaksanakan BPJS Kesehatan untuk meluruskan informasi yang kurang tepat tentang penyesuaian iuran JKN-KIS yang terlanjur diterima oleh masyarakat, termasuk perihal debt collector yang sejatinya adalah Kader JKN.

"Kader JKN adalah mitra yang direkrut oleh BPJS Kesehatan dengan tugas khusus antara lain sosialisasi, pendaftaran, perubahan data, dan penagihan iuran. Tugas tersebut tidak dapat disamakan dengan debt collector, sebab dalam hal ini, Kader JKN justru membantu memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan administrasi dan pelayanan program JKN-KIS," sebut Agung memulai pertemuan tersebut.

"Banyak yang bertanya kenapa BPJS Kesehatan selalu defisit padahal kan pesertanya ratusan juta penduduk Indonesia. Jadi gini, yang defisit itu dana jaminan sosial dari iuran peserta, bukan BPJS Kesehatannya sebagai instansi atau lembaga negara. Dana Jaminan Sosial ini menganut prinsip gotong royong artinya iuran orang sehat untuk membayar pelayanan kesehatan peserta yang sakit. Pengobatan untuk satu pasien kanker saja membutuhkan iuran dari 1.253 jiwa peserta yang sehat. Jadi bayangkan bagaimana jadinya kalau ada peserta menunggak membayar iuran," lanjut Agung.

Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Bukan hanya itu, ... Baca halaman selanjutnya