Dinilai Hambat Investasi, Pemkab Pessel Rencana Revisi Sejumlah Perda

Kepala DPMPPTSP Pesisir Selatan, Suardi
Kepala DPMPPTSP Pesisir Selatan, Suardi (KLIKPOSITIF/ Kiki Julnasri)

PESSEL, KLIKPOSITIF -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berencana bakal merevisi sejumlah peraturan daerah (Perda) yang dinilai menghambat laju pengembangan investasi di daerah tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Pesisir Selatan, Suardi mengungkapkan, sejumlah Perda tersebut diantaranya Perda nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW, dan Perda Pesisir dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil.

"Jadi kita akan mengusulkan revisi Perda yang menghambat investasi. Program ini sejalan dengan pemerintah pusat yang saat ini sedang merevisi undang-undang yang dinilai menghambat investasi," ungkapnya saat diwawancarai KLIKPOSITIF, Senin 18 November 2019.

Baca Juga

Ia menjelaskan, sejauh ini lambatnya progres pengembangan investasi karena tidak sesuai dengan kekinian, seperti halnya dalam pengembangan pariwisata. Padahal, Pemkab dituntut bisa menggenjot investasi di bidang tersebut.

"Karena memang tumpang tindih (akibat regulasi), seperti diantaranya dalam zonasi. Di sisi lain terikat hutan lindung, disisi lain merupakan potensi investasi," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemkab akan menunggu pemerintah pusat lebih dulu merevisi sejumlah Undang-undang. Sebab, jika tidak, khawatir aturan yang ditentukan pemerintah daerag tidak sejalan dengan pusat.

"Saat ini, kita masih menunggu revisi 70 Undang-undang yang dinilai menghambat investasi. Jika sudah selesai maka revisi Perda tersebut akan segera kita usulkan," tutupnya.(Kiki Julnasri )

Editor: Eko Fajri