Terkait Kasus Perusahaan Air Kemasan SMS, DPRD Sumbar Minta Penyelesaian Secara Hukum

"secara hukum ini berkaitan dengan juga dengan retribusi yang harus disumbangkan ke daerah oleh PDAM."
Ilustrasi (KLIKPOSITIF)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat meminta pihak berwenang menyelesaikan kasus penyegelan perusahaan minuman kemasan merek Sumber Minuman Sehat (SMS). Pihaknya menilai hal ini merugikan berbagai pihak karena berkaitan dengan usaha.

"Ini masalah profit sehingga harus diselesaikan dengan baik karena secara hukum ini berkaitan dengan juga dengan retribusi yang harus disumbangkan ke daerah oleh PDAM. Sehingga tak ada alasan untuk tidak menyelesaikannya dengan baik," katanya saat dihubungi, Selasa, 19 November 2019.

Ia mengatakan karena pihak SMS yang diduga menggunakan air dari BUMD menunggak pembayaran maka hal itu harus dituntaskan secara hukum. "Sehingga hukum benar-benar harus ditegakkan dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur PDAM Padang Pariaman, Aminuddin mengatakan bahwa besaran tagihan langganan SMS ke PDAM Padang Pariaman sekitar 100 juta rupiah per bulan.

"SMS memang merupakan pelanggan kami semenjak beberapa tahun lalu," kata Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Padang Pariaman Aminuddin di Parit Malintang, Kamis (7/11).

Lebih lanjut Aminuddin menjelaskan, pihak penyedia minuman kemasan itu membayar tagihannya melalui bank yang besarannya disesuaikan dengan penggunaan perusahaan itu yang diukur dengan meteran. (*)