Pasangan Belum Menikah di Sumbar Kebanyakan Keberatan dengan Sertifikat Layak Kawin

Ilustrasi/KLIKPOSITIF
Ilustrasi/KLIKPOSITIF (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) memberlakuan Sertifikat Layak Kawin di seluruh wilayah Indonesia mulai 2020 mendatang. Pemberlakuan aturan tersebut ditanggapi beragam oleh masyarakat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Menikah di era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak cukup hanya bermodalkan cinta dan restu orangtua. Sebab pasangan yang akan menikah wajib mengantongi sertifikat perkawinan, hal ini tentu saja menuai pro kontra di masyarakat.

Seorang pegawai swasta di Kota Padang Nora 25 tahun, mengaku kurang setuju dengan aturan yang akan ditetapkan tersebut karena dinilai terlalu ribet dan menyulitkan. Meskipun ada sisi positifnya yakni, pasangan bisa lebih saling mengenal.

Baca Juga

"Masalahnya, kenapa masa kelas bimbingannya terlalu lama (3 bulan). Bagi yang bekerja full time kan susah, apalagi yang jam kerjanya tidak menentu," kata perempuan yang berencana akan melangsungkan pernikahan di tahun 2020 itu, Rabu 20 November 2019.

Menurut dia, di masa pemerintahan sekarang ini banyak sekali aturan yang sensasional, yang membuat masyarakat resah. Meskipun aturan seperti itu tidak teralalu menggangu, namun menurut dia cukup menyita perhatian.

"Mudah-mudahan aturan ini direvisi lagi, karena masih banyak sisi lain yang perlu diperhatikan," tambah dia.

Hal berbeda justru disampaikan oleh seorang pemuda bernama Ferdianto 24 tahun, menurut dia aturan tersebut justru bagus untuk diterapkan sebab banyak manfaatnya bagi kedua pasangan calon pengantin.

Misalnya saja, dia mencontohkan jika ada salah satu pasangan pengantin belum bisa baca al quran maka pernikahannya ditunda dulu sampai bisa baca al quran. Selain itu, pasangan yang akan nikah ini juga lebih mengetahui apa saja tugas masing-masing, apa yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berumahtangga.

"Kita lebih paham kewajiban masing-masing, saling mengenal lebih dalam dan pastinya dapat ilmu agama dari yang memberikan screningnya," ulas pria asal Kabupaten Pesisir Selatan itu.

Diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) berencana akan menerapkan aturan tahun 2020 bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan mengikuti kelas atau bimbingan pranikah.

Setelah mengikuti kelas pra nikah itu, pasangan pengantin akanendapatkan sertifikat yang akan dijadikan sebagai syarat perkawinan.

Melalui kelas bimbingan, calon pasangan pengantin diberi bekal mengenai pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, penyakit-penyakit yang mungkin terjadi pada permasalahan suami-istri hingga masalah stunting pada anak. (*)

Penulis: Joni Abdul Kasir | Editor: -