Kajari Sawahlunto : Kepala Desa Tak Perlu Khawatir Terjerat Kasus Hukum, Jika...

"Tak bisa diputuskan sendiri buat perencanaan pembangunan desa, harus melalui musyawarah, kalau sudah dimusyawarahkan perencanaannya, tidak usah khawatir. Jika dipanggil terkait laporan masyarakat, itu hanya untuk klarifikasi saja"
Penyuluhan dan Penerangan Hukum Terkait Pengawalan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Rabu 20 November 2019 (Istimewa)

SAWAHLUNTO, KLIKPOSITIF -- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sawahlunto Khunaifi Alhumamy mengatakan, kepala desa tidak perlu khawatir terjerat kasus hukum dalam menggunakan dana desa. Selama dalam penggunaan dana desa tersebut, lanjutnya, diprioritaskan untuk pemberdayaan dan dimusyawarahkan bersama masyarakat desa.

Hal tersebut, disampaikannya dihadapan seluruh Kepala Desa se Kota Sawahlunto dalam Penyuluhan dan Penerangan Hukum Terkait Pengawalan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Rabu 20 November 2019.

"Tak bisa diputuskan sendiri buat perencanaan pembangunan desa, harus melalui musyawarah, kalau sudah dimusyawarahkan perencanaannya, tidak usah khawatir. Jika dipanggil terkait laporan masyarakat, itu hanya untuk klarifikasi saja," katanya.

Khunaifi menambahkan, selain membiayai pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat desa, penggunaan dana harus mampu memberikan manfaat peningkatan kualitas hidup.

"Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan, pelaksanaan yang bisa menciptakan lapangan kerja. Dana desa juga harus menyasar penanggulangan kemiskinan dan bisa untuk peningkatan pelayanan publik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Khunaifi menyebutkan, potensi penyelewengan dana desa berupa markup pembangunan/pengadaan tidak sesuai spesifikasi, penggelapan honor aparat, penggunaan dana desa untuk kepentingan sendiri.

Selanjutnya penyetoran dana desa kepada pejabat di kecamatan, kabupaten/kota, pembangunan/pengadaan fiktif, kongkalikong pembelian material bahan bangunan, pembangunan dana desa tidak sesuai peruntukan dan bekerja sama dengan pekerja untuk mengurangi volume pekerjaan.

"Selama itu bisa di hindari, Kepala Desa tidak akan berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan penyuluhan ini untuk pencegahan agar itu tidak terjadi," tuturnya.(*)