Alokasi Dana Desa di Nagari Kinali Pasbar Terbesar di Sumbar?

Bupati Pasbar, Yulianto
Bupati Pasbar, Yulianto (Istimewa)

PASAMAN BARAT, KLIKPOSITIF -- Nagari Kinali merupakan salah satu dari 19 nagari di Kabupaten Pasaman Barat-Sumatera Barat, yang memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) tertinggi di Indonesia jika dibandingkan dengan data ADD tertinggi di Kementrian Keuangan.

Menurut data Kementerian Keuangan, ADD tertinggi di Indonesia hanya sebesar Rp 4.381.700.000, sedangkan Nagari Kinali mengelola ADD sebesar Rp14.428.683.367.

"Nagari Kinali merupakan nagari yang mendapat alokasi tertinggi dari anggaran semestinya," sebut Bupati Pasbar Yulianto saat menyampaikan ekspose di depan tim penilai tingkat Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Kantor Bupati setempat, Rabu (20/11).

Baca Juga

Ia melanjutkan, meski terlihat dana yang dikelola terlihat besar, dana yang tertotal itu terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Nagari (ADN), Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Asli Nagari serta Dana Silfa tahun lalu yang mencapai Rp2.509.295.486.

"Dengan besaran anggaran itu, kami yakin Nagari Kinali merupakan nagari yang mengelola anggaran tertinggi di Sumbar," ungkapnya.

Sedangkan total besaran keseluruhan dana desa yang diperoleh Kabupaten Pasbar tahun 2019 untuk dikelola hanya sebanyak Rp47.238.491.000 untuk 19 nagari yang ada. Jika dibandingkan masih jauh tertinggal dengan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

"Untuk Nagari Kinali saja sudah habis sepertiga, namun itu pantas, karena melihat jumlah penduduk di nagari itu mencapai 72.167 jiwa dan menjadi nagari berpenduduk terbanyak di Pasaman Barat.

Sambungnya, luas wilayah Nagari Kinali yang mencapai 387,60 Kilometer persegi, tentu anggaran sebesar itu belum mampu menjawab dan mengatasi persoalan di nagari itu," sebutnya.

Kata Yulianto, Nagari Kinali merupakan salah satu nagari yang tertib dalam pengelolaan keuangan, yang dilihat dengan beberapa indikator seperti tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan yaitu tangal 10 pada bulan Januari tahun berikutnya.

Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat tahun 2018, nagari ini menjadi salah satu nagari yang diberikan penghargaan, sebagai  Nagari Terbaik atas tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pegawasan intern pemerintah tahun pengawasan 2005 sampai dengan 2017 dengan predikat tuntas.

Disamping itu Yulianto menyatakan, agar para pejabat publik melakukan keterbukaan atau transparansi anggaran. Menurutnya itu penting, untuk menghindarkan pejabat publik dari berbagai upaya penyimpangan dalam pegelolaan Dana Desa.

"Jadi keterbukaan atau ketransparan bukanlah suatu ancaman bagi nagari, akan tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola Pemerintahan Nagari yang baik," tegas Yulianto.

Ia menambahkan, transparansi pengelolaan Dana Desa wajib dilakukan guna memastikan setiap nagari dapat memenuhi prinsip akuntabilitas secara lebih spesifik dan nagari adalah salah satu institusi yang turut menjadi indikator berpengaruh dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam kegiatan ekpose mendapatkan respon positif dari Tim Penilai Provinsi yang dihadir Kadis DPMN Provinsi Sumatra Barat diwakili Azwar, Tim Penilai seperti pamong senior Rusdi Lubis, tokoh PWI Basrial Basyir dan wartawan senior Guspen Khairul.

Kemudian Anggota DPRD Pasbar Ali Nasir, Kadis DPMN Pasbar, Etris Dsem, Kabag Humas Pasbar Yosmar Difia, OPD, seluruh camat dan Wali Nagari se-Pasbar.

[Irfan Pasaribu]

Penulis: Iwan R | Editor: -