DPR: Keputusan MA Kasus First Travel Janggal

"Terus terang saja, ini kan kejadian sejak 2 tahun yang lalu, kasus First Travel ini kan akibat dari ketidak mampuan negara yang memantau, mengawasi, dan melakukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap para warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umrah"
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily menyatakan ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap proses hukum kasus First Travel. Di mana MA menyatakan bahwa barang sitaan atas kasus tersebut dikembalikan pada negara. Hal tersebut diucapkan Ace dalam acara Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema ‘Ideal Aset First Travel Disita Negara’ yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

“Merupakan sesuatu yang aneh dan janggal buat kami, karena negara tidak dirugikan dengan proses yang terjadi akibat dari kasus First Travel. Tidak ada negara sepeserpun dirugikan dari proses yang terjadi akibat dari kasus yang ada, justru negara lalai terhadap praktek penyelenggaraan yang seharusnya negara hadir memberikan proteksi terhadap calon jemaah yang ingin menunaikan ibadah umrah itu,” ujar Ace

Negara lalai terhadap korban First Travel, lanjutnya, karena proses pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggara ibadah umrah, seperti pada travel semacam First Travel itu, negara dalam tanda kutip, seperti cuci tangan.

“Terus terang saja, ini kan kejadian sejak 2 tahun yang lalu, kasus First Travel ini kan akibat dari ketidak mampuan negara yang memantau, mengawasi, dan melakukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap para warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umrah,” ungkap politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Komisi VIII, lanjut Ace, telah beberapa kali memanggil Kementerian Agama.

“Dan bahkan waktu itu belum ada aturan secara khusus terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah, termasuk First Travel atau travel travel yang menyelenggarakan ibadah umrah yang pada saat itu hampir sebagian besar dari penyelenggara ibadah umrah itu menarik dana dari masyarakat tanpa dikontrol sedemikian tentang bagaimana audit keuangan dari setiap penyelenggara travel tersebut,” paparnya.

Kasus seperti ini ... Baca halaman selanjutnya