Wacanakan Iuran JKN-KIS Kelas III Gratis, Nasrul Abit Sampaikan Kondisi Sumbar di DPR RI

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dan Wagub Sumbar Nasrul Abit
Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dan Wagub Sumbar Nasrul Abit (Istimewa )

JAKARTA, KLIKPOSITIF - Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mewacanakan untuk menggratiskan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan untuk kelas III.

Menindaklanjuti wacana itu Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit berkesempatan memaparkan usulan tentang kondisi Sumbar kepada Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto dan Kapoksi serta anggota Komisi IX DPR RI saat memenuhi undangan Focus Group Discussion (FGD) jaminan kesehatan Nasional.

FGD dengan tema Menggagas Solusi Untuk Mengatasi Masalah BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Selasa 26 November 2019. Selain Nasrul Abit, beberapa kepala daerah juga diundang untuk memberikan masukan.

Ada empat poin utama. Pertama iuran semua masyarakat miskin di ditanggung negara. Untuk itu undang undang bidang Kesehatan harus di revisi agar dalam UU tersebut disebutkan besarnya biaya APBN di sektor kesehatan.

Baca Juga

Selain itu untuk menghindari luputnya masyarakat miskin dari perhatian pemerintah, Nasrul Abit menyarankan digunakan data yang dikeluarkan Catatan Sipil (Capil)

Nasrul Abit juga meminta pelayanan tingkat dasar atau puskesmas agar dapat ditingkatkan baik dari segi sarana maupun prasarana dan Sumber Daya Manusianya secara merata di daerah-daerah.

"Keempat poin itu adalah permintaan dari masyarakat. Kita harapkan, apa yang disampaikan dapat diterima dan terealisasi," kata Nasrul Abit, Selasa 26 November 2019.

Lebih lanjut Nasrul Abit, FGD itu fokus membahas soal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Agar kedepan apa yang ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.

Hal tersebut selaras dengan perjuangan Fraksi Gerindra di DPR RI, yang terus memperjuangkan hak dan nasib masyarakat.

Berdasarkan catatan Fraksi Partai Gerindra, sudah lima tahun lebih BPJS Kesehatan bekerja sebagai badan pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan dihadapkan pada berbagai permasalahan.

Berdasarkan laporan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tercatat bahwa tahun 2014 defisit BPJS Kesehatan mencapai 1,9 Trilyun, tahun 2015 meningkat sebesar 9,4 Trilyun, tahun 2016 defisit 6,7 Trilyun, tahun 2017 juga semakin meningkat mencapai sekitar 13,8 trilyun, tahun 2018 sekitar 19,4 Trilyun, dan tahun 2019 diprediksi mencapai 32,8 Trilyun (Menkeu, 2019).

"Defisit BPJS Kesehatan yang terus menerus itu, dikhawatirkan dapat mengakitbatkan mengganggu kinerja dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Termasuk di Sumatera Barat," ujar Nasrul Abit. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir