Pakar Hukum Lingkungan UI: Mekanisme Penghitungan Kerusakkan Mangrove di Mandeh Harus Jelas

Pakar Hukum Administarsi dan Hukum Lingkungan Universitas Indonesia (UI), Harsanto Nursadi
Pakar Hukum Administarsi dan Hukum Lingkungan Universitas Indonesia (UI), Harsanto Nursadi (Istimewa )

PADANG, KLIKPOSITIF- Pakar Hukum Administarsi dan Hukum Lingkungan Universitas Indonesia (UI), Harsanto Nursadi membantah luas kerusakan mangrove di kawasan Mandeh, Pesisir Selatan seperti keterangan saksi ahli yang didatangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ia mengungkapakan, mekanisme yang dipakai harus memiliki skala pembanding antara luas yang rusak, dengan satu kesatuan hamparan mangrove di sekitarnya. Sebab, penentuan tersebur harus ada acuan jelasnya.

"Jadi, ngitungnya bukan dari yang rusak saja. Nggak benar itu. Harus ada pembanding dari berapanya," ungkapnya usai menjadi saksi ahli pada persidangan ke 13 Kerusakan Mangrove di PN Kelas 1 A Padang, Kamis 5 Desember 2019 lalu.

Baca Juga

Seperti berita sejumlah media, saksi ahli JPU, Nyoto dalam kesaksiannya di sidang ke-12 di PN Kelas 1 A Padang menyatakan, kerusakan mengrove mencapai 100 persen.

Dalam hal itu, Ia mengitung volume kerusakkan dari yang rusak. Namun, tidak membandingkan dengan satu kesatuan yang ada. Luasan itu dibenarkan JPU, Yeni Puspita di sidang ke-13, Kamis 5 Desember 2019.

Dikatakan perempuan yang juga Kejari Painan itu, pola yang dipakai saksi ahli Nyoto sudah benar. Dia merumuskan sendiri Kepmenhut 201 tahun 2004, dengan mengitung di lahan yang dikelola, bukan dari satu kesatuan.

Metode tersebut, lanjut Harsanto, tidak sesuai Kepmenhut. Mangrove dikatakan rusak, jika kerusakannya melebihi 50 persen dalam satu kesatuan. Bukan dihitung dari yang rusak saja seperti disampaikan Nyoto.

Bicara persentase, harus ada kesatuan jumlah dari 100 persennya. Sebagai contoh, kalau yang rusak hanya 5 persen dari 1.000 Hektare, belum bisa dikatakan rusak.

"Misal, pada satu hamparan 1.000 Hektare. Ia dikatakan rusak, jika 501 Hektarenya rusak. Kalau hanya 50 Hektare saja, itu tidak dapat dikatakan rusak," terangnya.

Metodenya Harus Jelas

Sementara, Pakar Hukum Pidana Lingkungan, Unand, Sukanda Husin, juga membantah pola Nyoto dan JPU. Kerusakkan dari lingkungan, menurutnya, memiliki standar, yakni baku mutu.

Dalam konteks mangrove, kriteria rusaknya baku mutu itu jika yang rusak 50 persen lebih dari total hamparan atau satu kesatuan mangrove di suatu lokasi, bukan dari yang rusak.

Logikanya, 100 Liter air tercampur satu tetes mercuri belum bisa dikatakan tercemar. Jika tidak melewati ambang batas, maka tidak dapat dikatakan tercemar.

"Volume yang rusak dari total volume secara keseluruhan itu berapa. Jika terlanggar, baru terjadi tindak pidana. Tapi kalau tidak, jelas nggak bisa pidana," tuturnya menjelaskan.

Pengitungan yang benar, terangnya, harus diambil tiga plot atau pada tiga tempat yang berbeda dari satu hamparan mangrove, karena kerapatannya tidak akan sama.

Hal itu Merujuk pada lampiran 1 Kepment-LH nomor 201 tahun 2004 yang menegaskan pengambilan sampel harus dilakukan pada tiga plot (titik) di kawasan yang dituduhkan.

Sampel yang rusak digabungkan dengan total luasan hutan mangrove. Apakah kerapatannya 1.500 ke bawah atau 1.500 ke atas.

Sebab, yang berbatasan langsung dengan air cenderung lebih rapat dibanding arah bukit, mengingat kawasan hutan pasti tidak tumbuh satu pohon saja.

"Apalagi lokasi terdakwa merupakan kawasan hutan yang banyak ditumbuhi pohon seperti waru, kayu atau keladi sebagai ikutan dari mangrove," sebutnya.

Kasus seperti yang sedang diperkarakan ini, ulasnya pernah beberapa kali terjadi. Salah satunya di Mentawai. Pelaku membabat hutan mangrove dengan ekscavator.

Namun, pelaku tidak dapat dijerat, karena mangrove yang rusak tidak melewati ambang di atas 50 persen, dari satu kesatuan atau satu hamparan secara keseluruhan.

Contoh kasus lainnya ikan mati mendadak di Tanjung Pinang yang diduga akibat cemaran limbah mercuri PT Newmont. Akan tetapi, dalam penelitian pencemaran tidak terbukti.

Jika dakwaannya UU Lingkungan Hidup, harus menunjukkan kerusakkan sesuai ketentuan. Kalau kehutanan, memakai kategori dilarang menebang atau memasuki kawasan hutan.

"Acuannya jelas. Orang dapat dituntut pidana jika terbukti melanggar aturan yang berlaku. Di kasus ini terdakwa tidak melanggar, karena kriteria kerusakkan tidak tercapai," ujarnya.

Dalam dakwaan, perkara berawal dari laporan masyarakat. Selain itu, terdapat laporan lain yang diteken langsung Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni tertanggal 27 April 2018.

Laporan bernomor surat 660/152/DLH-PS/2018 perihal Pengrusakan Lingkungan Hidup di Kawasan Mandeh itu ditujukan ke Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI dan Jaksa Agung.

Terdapat empat nama yang dilaporkan antara lain pejabat, pengusaha dan mantan pejabat Pessel. Akan tetapi, hingga kini yang diproses hanya satu, dari empat yang dilaporkan itu.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gustiarso itu kembali digelar pada Rabu 11 Desember 2019, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari terdakwa.

(Kiki Julnasri) 

Editor: Joni Abdul Kasir