Sengkarut Tol Padang-Pekanbaru, Pemprov Sumbar Menunggu DPPT dari PUPR untuk Penlok

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Barat Darmansyah
Kepala Bidang Pertanahan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Barat Darmansyah (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir )

PADANG, KLIKPOSITIF - Tol Padang-Pekanbaru mendapatkan penolakan dari warga dari warga Sicincin dan Lubuk Alung. Warga meminta trase proyek strategis nasional itu dipindahkan, sebab melalui pemukiman, lahan produktif dan
fasilitas umum.

Pimpinan Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya (Persero) Ramos Pardede mengatakan lokasi trase yang ditolak warga Lubuk Alung berada di STA 17, sedangkan di Sicincin terletak di STA 30.

Dia menerangkan saat ini Hutama Karya sebagai badan usaha yang mendapat penugasan untuk menggarap jalan tol Padang-Sicincin telah mengajukan persetujuan desain pada trase selepas STA km 4,2.

Baca Juga

“Kemungkinan trase akan bertambah ke [kilometer] 38,1, ke arah Kayu Tanam yang disebut Tarok City,” jelasnya.

Penolakan tersebut langsung diajukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi. Bahkan Gubernur Sumbar sudah tiga kali melayangkan surat kepada Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Irwan Prayitno menerangkan Pemprov siap menerbitkan penetapan lokasi untuk STA KM 4,2 hingga STA KM 30,4. Sebelumnya, penetapan lokasi untuk STA KM 0-STA km 4,2 sudah diterbitkan sejak 2018.

Menurut Irwan, pihaknya sedang menunggu surat dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Surat itu menjadi modal bagi gubernur untuk menerbitkan penetapan lokasi. Lokasi yang baru, ujarnya, sudah disetujui warga karena mengakomodasi keinginan mereka untuk mengalihkan trase ke arah jalan lingkar Duku-Sicincin.

Menurutnya, penolakan masyarakat merupakan hal lumrah. Walaupun ditolak, tidak ada yang bisa menghambat kegiatan pembangunan yang sifatnya strategis untuk kepentingan masyarakat banyak. ujarnya kepada KLIKPOSITIF di sela-sela acara pergelaran musik di UNP, Rabu (4/12).

Sementara itu Kepala Bidang Pertanahan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Barat Darmansyah menambahkan surat yang dimaksud gubernur adalah permintaan revisi dokumen perencanaan pengadaan tanah STA 4,2 KM-STA 30,4 km.

Dia menyebutkan pihaknya sudah berkirim surat tiga kali ke Dirjen Bina Marga. Surat terakhir dikirim pada 11 November 2019.

Dalam Surat Gubernur Sumatra Barat No.759/1288/PerkimtanTnh/2019, gubernur berharap agar Dirjen Bina Marga menyampaikan
revisi dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) guna mempercepat proses penetapan lokasi, terutama di lokasi yang tidak ada penolakan.

Permintaan ini dilayangkan guna menghindari keresahan pemilik lahan terkait dengan kepastian pembangunan jalan tol.“Karena ada penolakan, secara hukum DPPT dikembalikan dan harus dilakukan revisi. Kami sudah berkirim surat tiga kali [ke Dirjen Bina Marga]. Kalau revisi
DPPT siap, kami siap menerbitkan penlok [penetapan lokasi],” jelas Darmansyah, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (5/12).

Menurutnya, selama belum ada revisi DPPT, penetapan lokasi belum bisa diterbitkan gubernur. Bila penlok belum juga terbit, proses pembebasan lahan, termasuk penilaian harga tanah belum bisa dimulai. Dengan kata lain, proses pembebasan lahan di STA KM 4,2-STA KM 30,4 belum bisa dimulai karena belum ada penlok. Oleh karena itu, penilaian harga tanah
dan tegakan di atasnya sebagai dasar musyawarah ganti rugi kepada pemilik lahan belum bisa dimulai.

Di lain pihak, Kementerian PUPR memastikan bahwa pihaknya mengakomodasi keinginan warga terdampak untuk memindahkan trase rencana jalan tol. Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan pengalihan trase akan mengikuti mekanisme yang berlaku terkait dengan proses pengadaan lahan.

Dia menyampaikan proses pengadaan lahan sempat tertahan karena ada penolakan saat konsultasi publik. Kementerian PUPR, tuturnya, terus bersinergi dengan pihak terkait guna mencari alternatif trase yang terbaik.

Untuk diketahui, terkait dengan Surat Gubernur Sumbar tertanggal 11 November 2019, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya
sudah merespons surat Gubernur
Sumbar. “Sudah dibalas,” ujarnya.

Hingga saat ini, penetapan lokasi baru dilakukan sejauh 4,2 kilometer. Dari jumlah itu, konstruksi baru berjalan sepanjang 1,1 kilometer di dua zona yang terpisah. Bila sengkarut tak menemui titik terang, penyelesaian proyek jalan tol pertama di Sumbar itu berpotensi semakin berlarut-larut.

Sementara warga didua lokasi yang akan dibebaskan lahannya masih menunggu dan bertanya-tanya apakah jadi dilakukan pembebasan lahan atau tidak. Mereka juga menuntut harga yang layak untuk ganti rugi lahan. (*)

Video

Sumbar Kesulitan Solar

YouTube channel KlikPositif.com

Penulis: Joni Abdul Kasir