Pupuk Bersubsidi Langka, Petani Padi di Pasbar Terancam Gagal Panen

Ilustrasi
Ilustrasi (Istimewa)

PASAMAN BARAT, KLIKPOSITIF -- Sejumlah petani padi di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) terancam gagal panen karena disebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah itu.

Menurut Akmal salah seorang petani di daerah tersebut, pupuk bersubsidi di Kecamatan Talamau sangat sulit didapatkan. "Meskipun ada, harganya bukan harga subsidi lagi," katanya kepada wartawan, Selasa (14/1/2020).

Ia menjelaskan, kelangkaan pupuk bersubsidi seperti Urea, Phonska, SP-36 dan jenis pupuk subsidi lainnya sudah berlangsung sejak bulan November 2019 hingga saat ini.

Baca Juga

"Ini udah berlangsung selama tiga bulan terakhir. Bukan di Kecamatan Talamau saja, hampir di seluruh sebelas Kecamatan yang ada di Pasbar, sebab sudah kami cari namun tidak ada tersedia di kios-kios pengecer," ungkap Akmal.

Akibat itu kemungkinan ia menduga ke depannya para petani padi yang ada di Kecamatan Talamau akan terancam gagal panen. "Kami berharap kepada pemerintah setempat, agar cepat tanggap terhadap masalah yang kami alami, jangan diam saja," harapnya.

Wali Nagari Talu, Sudro Hakimi membenarkan kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi di Nagari Talu, Kecamatan Talamau. "Warga saya sangat kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi, sedangkan pupuk tersebut sudah habis sebelum bulan Desember 2019 lalu," ujarnya.

"Kabar nya pupuk bersubsidi itu diperkirakan adanya di bulan Februari mendatang. Sedangkan kebutuhan pupuk untuk di dua nagari yang ada di Kecamatan Talamau, yakni Nagari Talu dan Nagari Sinuruik berkisar 500 ton," jelas Wali Nagari itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasbar, Sukarli mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi sudah habis terdistribusi pada Desember 2019 lalu.

"Untuk tahun 2020 ini, kita baru mendapat alokasi dari provinsi dan sedang diproses SK Bupatinya," katanya.

Ia menjelaskan, kebutuhan pupuk berdasarkan RDKK yang diajukan, sedangkan pupuk bersubsidi hanya 18 persen dari total kebutuhan pupuk yang diajukan oleh Petani berdasarkan RDKK.

"Saat ini, hampir semua kecamatan mulai menanam padi, namun pupuk bersubsidi belum bisa ditebus oleh kios ke distributor, karena kita sedang membagi alokasi per kecamatan," jelas Sukarli. (*)

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Haswandi