Catat! Dua Periode Berturut-turut Menjadi PPK Tidak Dibolehkan Ikut Seleksi

Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Sumatera Barat, Gebril Daulai bersama Komisioner Divisi Teknis KPU Sumatera Barat, Izwaryani.
Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Sumatera Barat, Gebril Daulai bersama Komisioner Divisi Teknis KPU Sumatera Barat, Izwaryani. (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada serentak dibuka. Perekrutan badan adhoc ini tak terlalu berbeda dengan perekrutan untuk Pemilu sebelumnya.

Namun bagi petugas yang telah dua periode berturut-turut tidak diperkenankan mendaftar lagi. Tujuannya agar ada regenerasi, bagi yang sudah pengalaman bisa berkompetisi menjadi komisioner KPU kabupaten/kota.

"Selain itu, calon peserta tidak boleh terlibat partai politik lima tahun terakhir, kemudian tidak dibolehkan terkait hubungan perkawinan sesama PPK," Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Sumatera Barat, Gebril Daulai saat Ngopi 2020 bareng KPU dan Media, Kamis, 15 Januari 2020.

Baca Juga

Kabar menggembirakan, Pilkada serentak periode kali ini, honor bagi badan adhoc ditingkatkan Rp300 sampai 400 ribu dibanding Pemilu 2019 lalu. Selain itu penyelenggaran juga menyediakan santunan keselamatan kerja bagi mereka.

"Peningkatan honor didasari atas peristiwa meninggalnya sejumlah petugas pemilihan PPK di tingkat kecamatan, PPS di kelurahan, dan KPPS di TPS, pada Pemilu lalu, karena beban kerja yang berat," jelas Gebriel.

Dijelaskannya, honor PPK sekarang Rp2,2, juta per bulan untuk ketua. Sedangkan anggota Rp1,9 juta per bulan. Kemudian PPS di kelurahan Rp1,2 juta per bulan untuk ketua, sedangkan anggotanya Rp1,150 juta per bulan.

"Sementara petugas KPPS honornya Rp950 ribu per bulan untuk ketua, sedangkan Rp900 ribu per bulan untuk anggota," rincinya.

Masyarakat yang berminat bisa mengirim berkas sesuai persyaratan, mulai 18 sampai 24 Januari. Syarat dan ketentuannya bisa diakses melalui laman web KPU provinsi/kabupaten/kota ataupun ke kantor masing-masing.

Gebril Daulai menegaskan, PPK merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Guna mendapatkan petugas yang pantas, seleksinya dilakukan terbuka, yang mengedepankan kompetensi, integritas, dan independen atau mandiri.

"Seleksinya dibagi 3 tahap yaitu, administrasi, tertulis, dan wawancara," tukasnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir