Inspektorat Sumbar: Pembagian Jasa Medis di RSUD M. Natsir Kurang Adil

Rombongan Pemprov Sumbar di RSUD M Natsir Kota Solok
Rombongan Pemprov Sumbar di RSUD M Natsir Kota Solok (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Kepala Inspektorat Sumbar Mardi meyebutkan kurangnya rasa keadilan dalam pembagian jasa medis di RSUD M Natsir Solok mengawali persoalan kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi dari ratusan perawat dan bidan rumah sakit tersebut.

Menurutnya, dengan adanya tranparansi keuangan, tentunya semua pihak bisa untuk saling mengerti.

Ia mengharapkan pihak RSUP M Natsir dapat segera mungkin menyelesaikan masalah interennya, sehingga semuanya bisa kembali berjalan normal.

Baca Juga

Inspektorat akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki hal hal yg tidak nyaman. Seperti pembagian 40 persen jasa medis, seluruh pegawai yang ada dirumah sakit dan 60 persen jasa sarana.

"Kita akan bekerja dengan teliti, nanti hasilnya akan kami laporkan. Pegawai merasa kurang pendapatnya pada bulan Juli karena pemerimaan yang menurun dari pendapatan rumah sakit sehingga kurangnya pendapat jasa medis. Pegawai bisa melaporkan pada inspektorat nantinya," ungkapnya, Sabtu, 18 Januari 2020.

Inspektorat minta direktur rumah sakit bisa menjelaskan kepada pegawainya, sistem yang berlaku sebaiknya remunirasi berbasis kinerja.

"Apabila menggunakan system remunerasi untuk pembagian jasa pelayanan, tentunya perlu ada kesepakatan bersama oleh pihak RSUP M Natsir," terang Mardi.

"Bagaimana jasa pelayanan medis yang diperoleh seseorang tergantung hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Semoga permasalahan ini cepat terselesaikan, sehingga tidak terganggu pelayanan kepada masyarakat," harapnya.

Sementara itu, Dirut RSUD M Natsir, drg Basyir Busnia, menyatakan pihaknya sudah melakukan transparansi persoalan yang ada ke seluruh elemen yang terkait, termasuk ke kepala ruangan hingga ke komite keperawatan.

Dalam paparnya ia menjelaskan jumlah retribusi tahun 2019 yang semula ditargetkan Rp.90 miliar, realisasinya sebesar Rp. 67.296.716.326,- setara dengan 74 persen. Sementara untuk jumlah kunjungan pada tahun 2019 ini juga mengalami penurunan, hingga November 2019 tercatat 94.689 kunjungaan untuk rawat jalan, dan 13.617 kunjungan, dan sebanyak 92 persen adalah pasien BPJS.

"Tentu saja bisa mempengaruhi terhadap jasa pelayanan yang dibagikan juga mengalami penurunan, itu salah satu alasan kenapa jasa pelanan bisa berkurang. Ditambah lagi piutang BPJS sampai Desember 2019 yang belum dibayarkan Rp 29,5 miliar," terangnya.

Ia juga mengungkapkan, persoalan inilah yang akhirnya berdampak terhadap jasa pelayanan yang dibagikan juga mengalami penurunan. Apalagi beberapa waktu lalu, RSUD M Natsir mendapatkan tambahan tenaga kesehatan sebanyak 94 orang dari jalur CPNS.

"Dengan klaim BPJS yang dipending, ditambah dengan tambahan tenaga kesehatan dari CPNS 2019 sebanyak 94 orang, tentu saja hasil pembagiannya semakin kecil. Saat ini, jumlah pegawai dan tenaga kesehatan di RSUD M Natsir sebanyak 790 orang. Hal itu sudah kita sosialisasikan ke seluruh pihak, bahwa pendapatan juga menurun. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kita senantiasa memberikan layanan terbaik. Meski dengan segala keterbatasan yang ada," ungkapnya.

Menurut Basyir Busnia pihak rumah sakit sudah transparan dalam menyampaikan keuangan kepada pegawainya. Ia juga menjelaskan dalam pembagian jasa layanan ada aturan dan regulasinya berdasarkan aturan dan undang-undang. (*)

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Editor: Joni Abdul Kasir