Soal Baliho Bupati Pessel, Pengamat: Ini Pembodohan Politik

Baliho Bupati Pessel Hendrajoni
Baliho Bupati Pessel Hendrajoni (istimewa)

PESSEL, KLIKPOSITIF-- Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand), Dr. Najmuddin M Rasul menilai cara Bupati Pesisir Selatan yang menggunakan seragam kedinasan dalam baliho atau alat peraga untuk menujukan dirinya sebagai bakal calon (balon) kembali, itu dianggap sebagai kampanye pembodohan politik.

Dr. Najmuddin M Rasul mengungkapkan, sejauh ini memang belum ada aturan yang mengatur gerak balon dari incumbent. Tapi, secara etika politik setiap incumbent harus bertindak sportif, apalagi incumbent dianggap sebagai kandidat kuat.

"Semestinya, beliau (Bupati Pessel Hendrajoni) itu sebagai calon incumbent memberikan cara-cara berpolitik yang baik. Yang lebih clear beliau tidak menggunakan atribut pemerintah (apalagi dia sudah jelas sebagai balon)," ungkapnya diwawancarai KLIKPOSITIF, di Padang, Selasa 21 Januari 2020.

Baca Juga

Ia menyebutkan, sebagai incumbent, bupati lebih tepatnya tetap memasang baliho beratribut kedinasan sebagai bupati. Tanpa harus ada embel-embel sebagai balon. Sebab, jika itu dilakulan maka bisa dianggap sebagai langkah yang tidak baik dan termasuk dalam pembusukan politik dan pembodohan warga sendiri.

"Kalau itu yang dipakai oleh Bupati Pesisir Selatan sebagai calon bupati berpakaian dinas. Itu adalah salah satu bentuk yang disebut pembusukan politik, sekaligus pembodohan politik kepada warganya," jelasnya.

"Ini bukan tidak efektif, tetapi tidak baik atau tidak elok dan melanggar etika politik. Memang sekarang belum ada regulasi apakah itu PKPU, apakah itu peraturan pengawas yang mengatur. Tapi sebagai seoramg kandidat yang sedang berkuasa sedapatnya jangan melakukan itu," terangnya.

Ia menyarankan, sebagai incumbent tidak harus melakukan hal-hal yang menohok lagi dalam mencari simpati masyarakat. Sebab, sebagai incumbent masyarakat sudah bisa menilai apakah, incumbent layak lagi untuk memimpin.

"Sebetulnya, beliau santai sajalah. Tapi, kalau beliau agresif melakukan kampanye ini dan itu. Berarti beliau secara tidak langsung memberikan pesan politiknya, beliau gagal dalam 5 tahun kepemimpinannya," ujarnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Erman Wadison menegaskan, memang tidak ada aturan pelarangan terkair petahana yang melakukan pemasangan APK lebih awal atau mengunakan atribut apapun saat menjadi balon. Sebab, ketentuan APK berlaku ketika sudah dimulai tahapan penetapan calon atau tahapan kampanye berlangsung.

"Belum (ada pelanggaran). Alat peraga kampanye (APK) itu berlaku, pertama disaat kampanye, yang kedua ketika sudah menjadi pasangan calon. Tapi, dia sekarang bukan pasangan calon," jelasnya.

Sejuah ini, terkait tidak ada pelarangan yang diatur dalam Undang-undang tentang Pilkada, pihaknya tidak bisa melakukkan penindakan atau penertiban. Sebab, semua pelanggaran yang bisa ditindak telah jelas dianggap melanggar dalam Undang-undang.

"Semuanya kita masih mengacu pada Undang-undang nomor 10 tahun 2016. Dan sejauh ini PKPU belum ada mengeluarkan, mana yang alat peraga kampanye. Jadi kalau membuat baliho, boleh saja dan selama ini. ia (petahana) juga masih membuat baliho," tutupnya.

Sebelumnya terpantau, sejumlah baliho bakal calon (balon) yang ikut Pilkada 2020 di Pesisir Selatan mulai terpasang di sekitar jalan nasional daerah itu. Tidak terkecuali, terdapat baliho Bupati Pessel Hendrajoni untuk maju kembali sebagai calon atau balon bupati.

Penulis: Kiki Julnasri Priatama | Editor: Rezka Delpiera