Tiga Fraksi Resmi Usulkan Interpelasi ke Pimpinan DPRD Sumbar

Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat resmi sampaikan usulan interpelasi, terkait perjalanan ke luar negeri Gubernur Sumbar dan BUMD  ke pimpinan DPRD, Supardi
Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat resmi sampaikan usulan interpelasi, terkait perjalanan ke luar negeri Gubernur Sumbar dan BUMD ke pimpinan DPRD, Supardi (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat resmi sampaikan usulan interpelasi, terkait perjalanan ke luar negeri Gubernur Sumbar dan BUMD ke pimpinan DPRD, Supardi, Selasa, 21 Januari 2020. Tiga fraksi itu yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Golkar.

Fraksi Gerindra menyatakan pengajuan interpelasi dengan mencantumkan tanda tangan basah oleh 13 anggota. Fraksi Demokrat sebanyak sepuluh anggota yang penandatangannya diwakili oleh Sekretaris Fraksi M. Nurnas, dan Fraksi Golkar diwakili sebanyak 10 anggota yang juga diwakili oleh satu tandatangan oleh Sekretaris Fraksi, Afrizal.

Ketua Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan interpelasi yang diinisiasi oleh Fraksi Gerindra ini bertujuan untuk mengentalkan fungsi pengawasan DPRD. "Interpelasi yang kita lakukan juga terhadap hal yang kita pikir vital, yakni interpelasi soal perjalanan dinas luar negeri gubenur dan soal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi," katanya di ruang rapat Ketua DPRD Sumbar, Selasa, 21 Januari 2020.

Baca Juga

Dalam penyampaian usulan itu, pihaknya juga menyertakan dokumen yang berisi materi kunjungan luar negeri dan BUMD Sumbar.

"Berkas dokumen terdiri dari surat pengantar, satu berkas dukungan yang telah ditandatangani, sepuluh dukungan dari dari fraksi diwakili oleh satu tandatangan, satu berkas alasan, maksud, tujuan, alasan dan kajian terkait kunjungan luar negeri dan BUMD. Kemudian satu bundel foto kegiatan dan kunjungan dari tahun 2016 s/d 2019, serta laporan rinci tahun 2019," jelasnya.

Dalam penyerahan itu, Ketua DPRD Supardi menerima berkas dari masing-masing fraksi. "Langkah berikutnya akan dilakukan yakni memverifikasi dan memeriksa kelengkapan termasuk tandatangan basah yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut. Apakah benar melakukan tandatangan disana atau tidak. Setelah itu kita akan rundingkan dengan pimpinan kapan nantinya badan musyawarah untuk mengagendakan rapat paripurna," katanya.

Akhir tahun 2019, perjalanan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ke luar negeri dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar. Hal ini karena perjalanan ke luar negeri gubernur belum memberikan efek yang signifikan ke Sumbar. Atas dasar itu, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menginisiasi hak interpelasi kepada pihak gubernur terkait hal itu. (*)

Editor: Fitria Marlina