Dukung Hak Interpelasi, Fraksi Golkar Nilai Jawaban Gubernur Normatif dan Tak Memuaskan

Fraksi Golkar ajukan usulan hak interpelasi ke pimpinan DPRD Sumbar, Selasa sore, 21 Januari 2020
Fraksi Golkar ajukan usulan hak interpelasi ke pimpinan DPRD Sumbar, Selasa sore, 21 Januari 2020 (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Sekretaris Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Afrizal mengatakan jawaban gubernur terkait perjalanan ke luar negeri normatif dan tak memuaskan. Atas dasar itulah, fraksinya mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPRD Sumbar.

"Ada alasan Golkar dalam menyepakati dan mendukung hak interpelasi ini. Pertama berkali-kali kita meminta penjelasan kepada gubernur terkait perjalanan ke luar negeri namun jawabannya tak memuaskan, apalagi ini menyangkut penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua terkait dengan BUMD yang ada di Sumbar. Setiap jawaban yang diberikan juga normatif sehingga ini menjadi Fraksi Golkar dalam mengambil sikap mendukung hak interpelasi," katanya di DPRD Sumbar, Selasa, 21 Januari 2020.

Menurut ketua komisi III ini, perjalanan ke luar negeri gubernur belum memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Sumbar. "Sehingga disini kita melihat ada APBD dan daerah yang harus diperjuangkan dan dipertahankan," tuturnya.

Baca Juga

Selain itu, masalah BUMD juga menjadi hal yang harus disikapi secara serius oleh Pemerintah provinsi. "Karena masih saat ini dewan juga telah banyak menampung pengaduan-pengaduan dari karyawan-karyawan BUMD yang mengajukan haknya yang tak tahu pangkalnya dimana," jelasnya.

Ia menuturkan sebelumnya pihaknya juga telah undang gubernur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan soal itu namun jawabannya tidak memuaskan. "Kita sudah undang namun jawabannya normatif dan tak memuaskan. Berdasarkan itu maka dukungan interpelasi ini kita lakukan," katanya.

Ia menyampaikan bahwa hak interpelasi yang diajukan Golkar juga seirama dengan dua partai lainnya, yakni Gerindra dan Demokrat. "Niat yang disampaikan oleh dua partai lainnya seirama dengan Golkar. Dan tentunya kita dengan senang hati mendorong interpelasi Gerindra dan kawan-kawan lainnya," jelasnya.

"Dan jika sudah disepakati, maka ini nantinya sudah menjadi hak lembaga yakni DPRD Sumbar. Dan kita akan terus mengawal ini dan mengikuti semua proses setelah menyerahkan dokumen tadi," tuturnya.

Dalam pengusulan hak intrpelasi kepada pimpinan DPRD Sumbar, tandatangan Afrizal mewakili seluruh anggota Fraksi Golkar. Perwakilan tandatangan ini menyatakan bahwa semua anggota di fraksi mendukung interpelasi ini.

Akhir tahun 2019, perjalanan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ke luar negeri dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar. Hal ini karena perjalanan ke luar negeri gubernur belum memberikan efek yang signifikan ke Sumbar. Atas dasar itu, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menginisiasi hak interpelasi kepada pihak gubernur terkait hal itu. (*)

Editor: Fitria Marlina