Fraksi Gerindra: Usulan Interpelasi Bukan untuk Menciderai Pemprov

Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat resmi sampaikan usulan interpelasi, terkait perjalanan ke luar negeri Gubernur Sumbar dan BUMD ke pimpinan DPRD, Supardi
Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat resmi sampaikan usulan interpelasi, terkait perjalanan ke luar negeri Gubernur Sumbar dan BUMD ke pimpinan DPRD, Supardi (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat Hidayat mengatakan hak interpelasi yang diajukan oleh partainya jangan dianggap menciderai pemerintah.

"Ini murni menjalankan fungsi pengawasan. Jangan berpikir dengan interpelasi ini membuat kepala daerah jelek dan menyudutkannya namunini momen bagi kepala daerah dalam menjawab dan membuktikan apa yang jadi pertanyaan anggota dewan di interpelasi tidak benar dan tidak lengkap informasinya," katanya usai menyerahkan berkas usulan interpelasi di DPRD Sumbar, Selasa (21/1/2020).

Ia mengatakan interpelasi yang diajukan hanya untuk mengejar apa yang menjadi pertanyaan anggota dewan terhadap kunjungan dinas ke luar negeri. "Itu yang ingin kita kejar, sebab unsur penyelanggara daerah itu ada dua komponen, yaitu kepala daerah dan DPRD. Kita ingin efisiensi dan tata kelola daerah yang lebih baik dan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien," jelasnya.

Baca Juga

Menurutnya dalam kerangka tata kelola itu, pihaknya ingin menyasar pandangan gubernur. "Hanya itu saja yang kita sasar, tak lebih. Setidaknya pandangan gubernur setelah melihat dokumen itu bisa jadi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik kedepannya, baik dalam program kebijakan maupun penentuan anggaran. Sehingga tak ada persoalan yang harusnya dimasalahakan," paparnya.

"Kalau biasanya fungsi pengawasan turun ke lapangan, seperti rapat dengan dinas terkait untuk perbaikan, maka dengan interpelasi, hari ini kawan-kawan di dewan lebih komprehensif dan lengkap melakukan kajian untuk meminta penjelasan saudara gubernur dan saudara gubernur bisa juga memberikan penjelasan yang lebih legkap," tuturnya.

Ketika gubernur memberikan penjelasan maka akan selesailah persoalan ini, kecuali penjelasan itu tak bisa dijelaskan oleh gubenur maka DPRD akan berpikir lain. "Namun kami berpikir gubernur memberi ruang kepada DPRD untuk berpikir dan menjelaskan secara lengkap apa alasan kunjungan, manfaat dan makna ke luar negeri," jelasnya.

Sementara itu, terkait kinerja BUMD, Fraksi Gerindra menilai semua BUMD yang ada di Sumbar juga harus dijaga dan dikawal agar bermanfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat. "Sehingga alasan pendirian BUMD itu jelas. Sehingga kita berangkat dari sana untuk pembahasannya," tuturnya.

Akhir tahun 2019, perjalanan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ke luar negeri dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar. Hal ini karena perjalanan ke luar negeri gubernur belum memberikan efek yang signifikan ke Sumbar. Atas dasar itu, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menginisiasi hak interpelasi kepada pihak gubernur terkait hal itu. (*)

Editor: Fitria Marlina