Fraksi Gerindra Bantah Anggapan Interpelasi sebagai Serangan Politik

Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat Hidayat  saat menyerahkan dokumen interpelasi ke Ketua DPRD, Supardi
Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat Hidayat saat menyerahkan dokumen interpelasi ke Ketua DPRD, Supardi (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat Hidayat membantah jika usulan interpelasi yang diinisiatori oleh fraksinya mengandung maksud lain. Maksud lain itu yakni serangan politik yang digencarkan partainya jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Ini bukanlah serangan politik yang dikatakan dan diduga oleh sebagian pihak. Ini hal yang jauh dari sana dan bukanlah memiliki maksud seperti itu. Tidak ada asumsi-asumsi yang berhubungan dengan Pilkada. Tidak ada wilayah -wilayah siapa yang diuntungkan secara politik, dan siapa yang tidak," katanya di gedung DPRD Sumbar, Selasa (21/1/2020).

Ia mengatakan interpelasi adalah hak lembaga DPRD yang ditujukan kepada gubernur Sumatera Barat, bukan kepada perorangan atau partai. "Namun ini adalah hak anggota dewan sehingga tak ada maksud dan tujuan kesana," jelasnya.

Baca Juga

Menurutnya dengan adanya usulan hak interpelasi ini justru membuka ruang terhadap apa yang terjadi. "Semuanya diserahkan ke DPRD. Kami berharap ini ditindaklanjuti. Semoga ini ada kejelasan yang baik," harapnya.

Akhir tahun 2019, perjalanan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ke luar negeri dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar. Hal ini karena perjalanan ke luar negeri gubernur belum memberikan efek yang signifikan ke Sumbar. Atas dasar itu, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menginisiasi hak interpelasi kepada pihak gubernur terkait hal itu. (*)

Editor: Fitria Marlina