Niniak Mamak Sijunjung Minta Pemerintah Kembalikan Hak Berkaitan dengan Tanah Ulayat

Penyerahan tuntutan tertulis ke pihak DPRD Sumbar dari Niniak Mamak di tiga kecamatan di Kab Sijunjung
Penyerahan tuntutan tertulis ke pihak DPRD Sumbar dari Niniak Mamak di tiga kecamatan di Kab Sijunjung (KLIKPOSITIF/FITRIA MARLINA)

PADANG, KLIKPOSITIF - Puluhan niniak mamak dari tiga nagari di Kabupaten Sijunjung mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat terkait pemanfaan hutan produksi yang berada di luar kawasan sebagai mata pencaharian mereka. Mereka terdiri dari tiga kecamatan itu yakni Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Kamang Baru, dan Kecamatan Lubuk Tarok. Kedatangan mereka disambut oleh anggota DPRD Sumbar di ruang khusus satu untuk hearing bersama.

Salah seorang perwakilan niniak mamak Misraman mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi cucu kemenakan yang telah resah dengan adanya program zero ilegal loging dan mining di daerah itu.

"Ini membuat anak kemenakan kami resah dalam melakukan mata pencaharian di hutan. Dalam undang-undang kehutanan, ada hutan adat, hutan hak, dan hutan negara. Hutan negara juga terbagi dalam hutan produksi dan hutan lindung. Dalam hal ini, kami meminta anak kemenakan kami dapat melakukan mata pencaharian di luar kawasan hutan untuk bisa dijadikan sebagai mata pencaharian, yakni produksi berupa hutan kayu dan produksi lainnya," katanya usaia hearing.

Baca Juga

Ia mengatakan kesempatan yang diberikan itu sebaiknya tidak membuat resah anak kemenakan yang terkadang juga ditangkap saat melakukan pencaharian untuk sesuap nasi. "Kami hanya meminta untuk daerah yang berada di luar kawasan hutan lindung, bukan yang dalam kawasan hutan sehingga jangan ada lagi anak kemenakan kami yang ditangkap saat bekerja. Ini permasalahan yang telah terjadi sejak beberapa tahun lalu," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Siaur, Kecamatan Kamang Baru, Mursal dt Rajo Mudo mengatakan tuntutan mereka selaku niniak mamak, yakni kembalikan hak mereka yang berkaitan dengan tanah ulayat yang ada di Kabupaten Sijunjung.

"Yang kami tuntut bukan di dalam kawasan, namun di luar kawasan. Selama ini kami tidak diberi akses. Kami dipersulit dan tidak diberitahu soal pengurusan izin. Penutupan akses ini sudah terjadi puluhan tahu lalu. Harapan kami, ini bisa dicarikan solusinya bersamaagar kami tak terjebak dalam hal ini, misalnya daerah ini bukan kawasan lindung dan konservasi, namun ada juga kawasan Hak Pengguna Lain (HPL), maka HPL itulah yang diberikan kepada kami," tuturnya.

Pihaknya mengklaim selama ini usahanya ada izin sehingga tidak melanggar hukum. Diakuinya usaha selama ini yang dijalankan yakni mebel dan turunan lainnya.

Anggota DPRD Sumbar Efiendri mengatakan hearing yang dilakukan dengan puluhan niniak mamak berkaitan dengan anak kemenakan mereka yang mata pencahariannya dari hutan merasa terhambat dengan adanya zero logging yang ditetapkan pemerintah baru-baru ini.

"Ada hal yang kurang tepat sehingga menggangu perekonomian anak mereka yang berkaitan dengan hutan. Hal ini akan ditindak lanjuti dan apakah akan sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada kami, maka nantinya akan dilakukan survei lapangan dulu," tuturnya.

Ia mengatakan hutan yang selama ini adalah hutan wilayah adat dan nagari terkendala dengan izin. "Maka kita akan petakan dulu mana hutan lindung, hutan ulayat dan hutan negara. Dan untuk masalah ini kita akan bicarakan dengan pimpinan dan badan musyawarah (Bamus)," jelasnya.

Dalam hearing yang berlangsung kurang lebih selama 3 jam, hearing dihadiri oleh anggota DPRD Muzli, Efiendri, dan Syahrul Furqon. Sedangkan perwakilan dari tiga kecamatan diwakili lebih dari 60 orang dengan berpakaian adat. (*)

Video

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com

Editor: Fitria Marlina