DPRD Agam Minta Dukungan Provinsi dalam Peningkatan Infrastruktur dan Penanganan Bencana

Hearing DPRD Agam dan DPRD Sumbar
Hearing DPRD Agam dan DPRD Sumbar (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam menyampaikan aspirasi ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Aspirasi itu diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan DPRD dalam menggenjot pembangunan infrsatruktur dan penanganan bencana di Kabupaten Agam.

Pimpinan Komisi III DPRD Kabupaten Agam, Aderia mengatakan keterbatasan anggaran menjadi kendala pemkab Agam dalam penanganan infrastruktur di daerahnya.

"Kabupaten Agam sangat luas sehingga membutuhkan dana pembangunan infrastruktur terutama jalan dan pengairan yang cukup besar sementara anggaran kabupaten terbatas sehingga membutuhkan dukungan dari provinsi," katanya setelah pertemuan, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga

Ia mengatakan keterbatasan itu, diperparah dengan topografi kabupaten Agam yang rawan bencana banjir dan longsor. Hampir setiap musim hujan, sebagian wilayah Agam rutin mendapat bencana banjir dan longsor.

"Sebagian jalan penghubung di kabupaten Agam sudah berstatus jalan provinsi. Kondisi jalan provinsi banyak yang rusak baik karena faktor usia maupun akibat terdampak bencana," tuturnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Mario Syahjohan dalam kesempatan itu meminta pemerintah kabupaten Agam mendata seluruh ruas jalan provinsi di wilayah Agam, lengkap dengan kondisinya.

"Sehingga nantinya terlihat mana yang harus diprioritaskan penanganannya. DPRD Provinsi akan mendorong peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi terutama jalan sebagai akses perekonomian. Data kondisi jalan provinsi di wilayah kabupaten Agam diperlukan untuk diperjuangkan masuk dalam prioritas penanganan," jelasnya.

Terkait harapan pembangunan infrastruktur lainnya, Mario mendesak gubernur untuk segera menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten dan kota. Dia memaklumi kondisi keuangan daerah kabupaten dan kota yang terbatas sementara di sisi lain provinsi memiliki anggaran untuk membantu. "Namun tanpa pergub, BKK tersebut tidak akan bisa dilaksanakan," tegasnya.

Sementara itu, Rafdinal dalam kesempatan itu mengungkapkan, aspirasi yang disampaikan menjadi catatan bagi DPRD untuk diperjuangkan. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil mitra kerja terkait untuk membicarakan persoalan yang disampaikan tersebut.

Hadir dalam kesempatan itu rombongan komisi III DPRD Kabupaten Agam yang diterima oleh beberapa orang anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, diantaranya Rafdinal, Beni Utama, Sabar AS dan Mario Syahjohan. (*)

Baca Juga

Editor: Fitria Marlina

Video Terbaru

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com