DPRD Minta Bupati Serius Perjuangkan Ulu Aia Jadi Nagari Defenitif

Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra saat menemui warga Ulu Aia yang menggelar aksi di kantor DPRD, Senin (10/2).
Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra saat menemui warga Ulu Aia yang menggelar aksi di kantor DPRD, Senin (10/2). (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

LIMAPULUH KOTA , KLIKPOSITIF - Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota , Deni Asra meminta bupati daerah tersebut untuk serius dalam upaya menjadikan Nagari Ulu Aia sebagai nagari defenitif atau terpisah dari nagari induk, Nagari Harau.

Hal itu disampaikan Deni Asra, setelah pihaknya menerima ratusan warga Ulu Aia yang menggelar aksi di depan kantor DPRD , Senin (10/2) pagi. Aksi tersebut dilakukan warga, setelah keinginan mereka untuk menjadikan daerah mereka nagari defenitif tak kunjung menemui titik terang, meski sudah ditetapkan sebagai nagari persiapan semenjak 2001 silam.

"Kami sudah membuat komitmen bersama dengan tokoh masyarakat, DPRD bersama Komisi I akan memanggil langsung OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk memastikan hal ini dan membahas strategi demi menjadikan Ulu Aia sebagai nagari defenitif," kata Deni Asra.

Baca Juga

Politisi Partai Gerindra itu mengaku akan turun langsung menangani permasalahan ini dan berjanji untuk menghadiri pertemuan dengan pihak Provinsi Sumbar untuk membahas pemekaran Nagari Ulu Aia.

"Kita juga meminta saudara bupati untuk turun langsung pada pertemuan dengan provinsi untuk membahas secara rinci terkait pemekaran ini," tegasnya.

Menurutnya, keinginan masyarakat Ulu Aia untuk menjadi nagari defenitif merupakan hal wajar karena mereka sudah melakukan pengusulan semenjak 2001 silam.

"Sudah hampir 20 tahun warga kita menjerit akan hal ini dan kita harus melakukan lobi-lobi penting dan ini perlu dalakukan petinggi daerah," jelas anggota DPRD dua periode itu.

Diakui Deni, untuk menjadikan Nagari Ulu Aia sebagai nagari defenitif terdapat kendala dari segi Undang-Undang Desa/Nagari.

"Di dalam UU tersebut ada aturan yang menyebut, untuk menjadi sebuah desa atau nagari, minimal jumlah penduduk adalah 4.000 jiwa dan atau 800 KK (Kepala Keluarga) dan ini yang belum dipenuhi oleh Ulu Aia," jelasnya.

Meski masih ada kendala, tapu dengan sudah adanya Peraturan Bupati (Perbub) tentang Nagari Persiapan Ulu Aia, ia menilai hal itu perlu diikuti langkah-langkah strategis untuk menjadikan daerah tersebut sebagai nagari defenitif.

"Ini sesuai dengan visi misi daerah kita bagaimana ada pemekaran sampai 100 nagari. Tapi sampai sat ini di Limapuluh Kota ada dua nagari persiapan, yaitu Nagari Koto Tinggi Maek dan Ulu Aia, tapi keduanya masih terkendala. Jadi kita minta keseriusan pemda dalam hal ini," pungkasnya.

Warga Ulu Aia sendiri berkeras untuk menjadi nagari defenitif karena jarak yang cukup jauh antara Ulu Aia dengan pusat administrasi nagari.

Seperti diketahui, jarak antara Ulu Aia dengan Nagari Harau selaku nagari induk adalah sekitar 27 kilometer, warga harus melalui tiga nagari sebelum sampai di pusat pemerintahan nagari.

"Inilah alasan kami bersama, sehingga patut rasanya dipertimbangkan untuk segera mengabulkan kebutuhan masyarakat," ungkap Koordinator unjuk rasa, Iskarmon Basir di hadapan massa dan Ketua DPRD kabupaten Limapuluh Kota bersama anggota saat menggelar aksi.(*)

Baca Juga

Editor: Taufik Hidayat

Video Terbaru

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com