Komisi VII Minta Pertamina Tingkatkan Infrastruktur Penyaluran Energi

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Pendistribusian Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan LPG masih mengalami kendala di beberapa wilayah Indonesia. Untuk memperkuat keandalan distibusi BBM dan gas ke seluruh pelosok, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta PT Pertamina (persero) meningkatkan pembangunan infrastruktur penyaluran energi di seluruh wilayah Indonesia.

"Pasokan BBM dan elpiji yang dikelola PT Pertamina Marketing Operation Regional (MOR VIII) wilayah Maluku-Papua sudah memadai. Namun, masih ada kendala dalam infrastruktur penyaluran," ungkap Sugeng di Biak Numfor, Papua, Sabtu (15/2/2020).

Dijelaskan Sugeng, penyediaan infrastruktur pendukung seperti Terminal BBM (TBBM) dan juga Depo elpiji masih belum memadai sehingga sering terjadi antrian panjang. "Karena itu, kami mendorong PT Pertamina untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur penyaluran. Baik Pom Bensin maupun Depo elpiji guna memperkuat ketahanan energi nasional ," ujarnya

Baca Juga

Selain pembangunan infrastruktur penyaluran BBM dan Gas, Anggota Komisi VII DPR Rusda Mahmud juga meminta pihak Pertamina memperkuat pengawasan terhadap oknum yang bermain dalam penyaluran. Pasalnya, kekosongan energy di daerah juga sering terjadi disebabkan karena pengawasan yang kurang kuat.

"Di dapil saya Sulawesi Tengah sering terjadi antrian panjang hingga kekosongan. Kalau menurut saya ini disebabkan karena ada oknum yang menjual langsung pada pertambangan yang ada di sana, jadi dijual tengki ke tengki. Maka dari itu pengawasan perlu diperkuat agar hal seperti ini tidak terjadi, bila perlu cabut izinnya," tuturnya.

Untuk diketahui, Dalam mendistribusikan energi ke seluruh wilayah Maluku-Papua Pertamina MOR VIII mengoperasikan 21 Furl Terminal dan 11 DPPU. Feul Terminal Biak menunjang ketahanan stok di silayah Jayapura, Seruu, Nabire dan Manikwari.

Adapun, kendala dalam penyaluran BBM ialah karena geografis wilayah Biak Numfor yang terpisah-pisah menyebabkan terbatasnya akses untuk pelaksanaan Reguler, Alternative, Emergency (RAE). Wilayah Papua didominasi oleh daratan tinggi dan pegunungan yang hanya dapat diakses dengan pesawat. Sementara kendala infrastrukturnya ialah belum tersedianya jalur lintas antar provinsi sehingga tidak terdapat pola alternative supply untuk pendistribusian BBM . (*)

Baca Juga

Editor: Eko Fajri

Video Terbaru

Sumbar Kesulitan Solar

YouTube channel KlikPositif.com