Oknum ASN Diduga Gelapkan Uang Infak Mesjid Raya Sumbar, Kabiro Bintal: Pengakuannya Sejak 2013

Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar Syaifullah
Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar Syaifullah (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ( Pemprov Sumbar ) diduga menggelapkan uang Infak Masjid Raya Sumbar dan uangakhirnya terungkap.

Oknum ASN tersebut berinisial RNT yang sebelumnya bertugas sebagai bendaharawan di Biro Bina Sosial yang sekarang bernama Biro Bina Mental dan Kesra.

Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar Syaifullah membenarkan dugaan penggelapan uang infak Masjid Raya Sumbar tersebut. Bahkan penggelapan dilakukan oknum itu sejak 2013 sampai 2018.

Baca Juga

"Setelah kami gali terus informasi dari bersangkutan, diakuinya sudah sejak 2013 hingga 2018," ujar Syaifullah, Rabu 19 Februari 2020.

Dijelaskannya, pengurus masjid menemukan kejanggalan dari pengeluaran keuangan masjid. Lalu mempertanyakannya pada Pemprov karena masih di bawah pengelolaan Pemprov Sumbar melalui Biro Bina Mental dan Kesra. Lalu setelah diketahui ada kejanggalan di rekening keuangan dan memanggil yang bersangkutan, setelah itu dilakukan introgasi dan RTN mengakuinya memakai uang tersebut dan akan dikembalikan.

"Namun, setelah delapan bulan menunggu belum juga ada dikembalikan maka yang bersangkutan telah dilaporkan ke pihak berwajib. Tidak mungkin khilaf, karena sudah berulang-ulang dan itupun bertahun-tahun sehingga baru terungkap sekitar akhir 2019," terang Syaifullah.

Dilanjutkan, uang yang digelapkan dari infak masjid sekitar Rp800 jutaan. Kemungkinan ada penambahan karena diduga tidak hanya sumbangan untuk Masjid Raya Sumbar saja, namun juga ada di BAZ dan APBD, sehingga totalnya mencapai Rp1,5 miliar.

"Untuk tambahan itu belum diketahui pasti berapa uang lain yang digelapkan Namun, itu akan diketahui total keseluruhannya setelah dilakukan audit oleh BPK. Hasilnya mungkin akan diketahui dalam waktu dekat ini, mungkin sudah ke luar hasilnya namun sampai saat ini laporannya belum sampai ke biro," tuturnya.

Syaifullah menyampaikan, kasus itu tengah ditangani inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Saat ini kasus itu tengah ditangani oleh inspektorat dan dilakukan audit oleh BPK," katanya.

Disebutkannya, selain ditangani oleh inspektorat dan audit BPK, kasus itu juga telah dilaporkan kepihak kepolisian, dan saat ini tengah melengkapi dokumen. Sementara itu, status kepegawaian yang bersangkutan sebagai bendahara telah dibekukan dan hanya staf biasa saat ini.

"Sebagai bendaharawan biro telah diberhentikan sejak diketahui pengelapan uang itu dan kini oknum tersebut hanya sebagai staf biasa aja, hadir di kantor saja. Untuk sanksi lainnya menunggu hasil pemeriksaannya oleh pihak terkait, karena ada regulasi dan aturan yang mengatur sanksi tersebut. Kita tunggu saja hasil pemeriksaannya," pungkasnya.

Baca Juga

Editor: Joni Abdul Kasir

Video Terbaru

Viral Penculikan Anak di Sumbar, Bagaimana Mencegahnya?

YouTube channel KlikPositif.com