Bawaslu Pasbar Sosialisasikan Aplikasi SIPS Kepada Parpol

Suasana di kantor Bawaslu Pasbar saat memberikan pemahaman terhadap aplikasi SIPS
Suasana di kantor Bawaslu Pasbar saat memberikan pemahaman terhadap aplikasi SIPS (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasaman Barat, Sumatera Barat menilai, pentingnya memberikan pemahaman terhadap sengketa proses pemilihan umum berbasis online kepada partai politik di daerah itu.

Menurut Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pasbar , Beldia Putra, SH, menyampaikan sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) ini dilakukan agar peserta lebih mudah mengajukan sengketa.

"Kita tadi telah memberikan pemahaman kepada partai politik terhadap penyelesaian sengketa proses pemilihan secara online," sebutnya usai acara sosialisasi tersebut kepada KLIKPOSITIF , Selasa (25/2/2020).

Baca Juga

Ia mengatakan, dalam sosialisasi aplikasi SIPS dibahas objek sengketa, permohonan dalam sengketa, termohon dalam sengketa, waktu dalam permohonan dan musyawarah penyelesaian sengketa.

Lanjutnya, Pilkada 2020 nanti, peserta pemilihan dalam mengajukan gugatan sengketa pemilihan, bisa menempuh dua cara yakni dengan datang langsung ke Bawaslu Pasaman Barat atau melalui aplikasi SIPS.

"Nanti parpol bisa mengajukan gugatan sengketa melalui aplikasi SIPS yang artinya tidak perlu datang ke kantor pada saat pendaftaran gugatan. Selain itu, berkas gugatan bisa disusul dihari berikutnya, yang terpenting tidak melewati batas waktu yang sudah ditentukan," jelasnya.

Kata Beldia Putra, aplikasi SIPS merupakan salah satu upaya Bawaslu mempermudah dan menfasilitasi dalam memberikan pengajuan sengketa pemilihan secara online. Ia menilai cara ini lebih efisien terhadap peserta pemilihan, sehingga dengan mudah mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepada pihaknya.

Ia menuturkan, kegiatan ini didasari dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Perbawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Namun kata dia, Sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu ini, yakni tiga hari sejak dikeluarkannya atau ditetapkannya keputusan KPU.

"Jadi objek yang disengketaan pada sengketa pemilihan ini, adalah keputusan KPU," kata Beldia Putra.

Ia berharap sosialisasi SIPS ini memberikan pemahaman kongkrit partai politik terhadap penyelesaian sengketa proses. Sehingga pihkanya bisa semaksimal mungkin melakukan pengawasan dan berbagai upaya pencegahan.

Ia menjelaskan, seperti salah satunya untuk mempersempit terjadinya money politik. "Susah memang untuk mengungkap hal ini, karena oknum oknum pemain money politik ini lebih cerdas memainkan peran," terangnya.

Menurutnya, hal ini sulit dibuktikan secara hukum, karena tidak ada pelapor atau tangkap tangan, namun pihaknya akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktek-praktek yang dilarang oleh peraturan.

Selain hal money politik, kata Beldia, pihaknya tidak akan segan-segan menindak Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk hal ini Bawaslu akan sampaikan secara tertulis dan lisan terlebih dahulu kepada bupati, sekda dan pihak kepolisian, agar tindakan yang diambil telah dilakukan sesuai dengan peraturan.

"Untuk hal ini perlu keterlibatan semua pihak dalam pengawasan, agar kedepan kita bisa bekerja lebih maksimal lagi sesuai aturan dan perundangan- undangan berlaku," harapnya.

Ia menambahkan, dalam dugaan pelanggaran pidana pemilu, pihaknya bekerjasama dengan kejaksaan dan polisi dalam mengambil keputusan. "Kami tidak mungkin melangkahi aturan yang ada," imbuhnya.

Baca Juga

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Rezka Delpiera