Serahkan LKPD 2019, Gubernur Sumbar Incar WTP

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi, Rabu, 26 Februari 2020 di Kantor BPK Perwakilan Sumbar
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan LKPD kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi, Rabu, 26 Februari 2020 di Kantor BPK Perwakilan Sumbar (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ( Pemprov Sumbar ) lebih awal menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar.

LKPD diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi di Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar, jalan Khatib Sulaiman, Padang, Rabu, 26 Februari 2020.

Penyerahan LKPD gubernur didampingi Inspektur Sumbar Mardi, Kepala

Baca Juga

DPKD Sumbar, Zaenuddin dan Kepala Biro Humas Jasman.

"Kami serahkan lebih awal untuk diaudit BPK. Ini bentuk komitmen kami dalam menciptakan good and clean governance," kata Irwan.

Menurutnya, Laporan keuangan tersebut sebagai tolak ukur bagaimana akurasi antara kemampuan keuangan dengan riil pembangunan yang dilakukan daerah.

Irwan Prayitno juga menyampaikan terkait pengoptimalan pengelolaan aset daerah. Lahan dan bangunan milik pemerintah provinsi harus terdata seluruhnya, baik yang digunakan sendiri ataupun dalam pengelolaan pihak lain.

"Aset SMA dan SMK yang berada di kabupaten kota, sudah kami siapkan laporan sesuai sertifikat penggunaan lahan," sebutnya.

Dia juga menyampaikan, menyangkut aset kalau tidak dituntaskan secepat mungkin, akan menjadi masalah di kemudian hari. Harus ada aturan yang jelas terkait dengan perjanjian pinjam pakai atau sewa pemanfaatannya dalam pengelolaan pihak lain.

"Jangan ada permasalahan, lahan yang dimanfaatkan oleh pihak lain harus ada perjanjian hitam atau putihnya oleh instansi terkait.

Selanjutnya gubernur menyerahkan LKPD ke BPK dengan harapan Pemprov Sumbar kembali meraih opini WTP secara berturut-turut setiap tahunnya.

"Alhamdulillah hari ini kita serahkan LKPD ke BPK dengan harapan kita tiap tahunnya dapat meraih opini WTP. Kita akan selalu berusaha meningkatkan kinerja, tansparansi dan akuntabilitas keuangan di Sumbar," ujarnya.

Harapannya, predikat opini WTP dari BPK bisa dipertahankan setiap tahun, sehingga sasaran untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat berjalan optimal.

Ia juga beri apresiasi pada BPK, predikat opini WTP yang dicapai Sumbar, tidak luput dari bimbingan Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumbar.

"Kami menghimbau pada semua para pejabat dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar untuk senantiasa bersikap terbuka kepada petugas auditor BPK," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar Yusnadewi menyebutkan, Pemprov Sumbar tergolong cepat dalam menyerahkan LKPD . Selanjutnya pemeriksaan akan dilakukan selama dua bulan, dimulai pada 25 atau 26 April dan hasil pemeriksaan APBD 2019 akan diumumkan nantinya.

"Sesuai UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur, bupati, walikota wajib menyerahkan laporan selambat-lambatnya tiga bulan sejak tahun anggaran berakhir. Artinya, masih ada tenggat penyerahan hingga 31 Maret," terangnya.

Untuk diketahui, Sumbar telah meraih 7 kali WTP berturut-turut dari laporan keuangan pemerintah provinsi. (*)

Baca Juga

Editor: Joni Abdul Kasir

Video Terbaru

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com