Polemik Dugaan Korupsi Insinerator, Riza Falepi Angkat Bicara

Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi.
Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi. (KLIKPOSITIF/Taufik Hidayat)

PAYAKUMBUH , KLIKPOSITIF - Penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh di beberapa ruangan RSUD Adnan WD Payakumbuh terkait kasus dugaan korupsi proyek insinerator atau alat pembakar limbah medis, Selasa (25/2) kemarin ditanggapi oleh Wali Kota Payakumbuh , Riza Falepi .

Menurut wali kota dua periode itu, dalam pengadaan barang seperti insinerator , peluang korupsi susah dicari karena pembelian cukup dengan membaca e-katalog, tinggal tunjuk barang dan kemudian dilakukan pembelian. Artinya harga ditentukan dari pusat, sehingga Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh tinggal menunjuk dan memilih barang yang dibeli.

"Terkait tuduhan terhadap korupsi insinerator ini, saya duga tergantung sudut pandang dan niatnya memandang. Artinya harga ditenderkan di pusat semua dan berlaku di seluruh Indonesia," kata Riza dalam rilis yang diterima KLIKPOSITIF , Rabu (26/2).

Baca Juga

Meski begitu, ia menilai hal itu tidak sepenuhnya menjadi salah dari pihak rumah sakit, tapi administrasi lingkungannya tidak bisa keluar karena ditolak warga sementara alat sudah berdiri.

"Kalau ada anak buah saya yang KKN, saya tidak tahu dan tidak pernah melibatkan diri," kata Riza.

Permasalahan awalnya, kata Riza, yakni saat pembangunan insinerator , semula ia sudah mengarahkan agar diproses sesuai aturan oleh direktur rumah sakit yang lama dan PPTK-nya. Namun dalam perjalanan agar pihak RSUD dapat mengganti insinerator diperlukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

"Mereka khilaf karena di sana tidak melakukan UKL-UPL. Karena hanya mengganti dikiranya nggak perlu ijin lingkungan, padahal tetap perlu karena spek alat berbeda dengan yang lama," sebutnya.

Karena tidak ada UKL-UPL itu, akhirnya terjadi masalah sementara insinerator sudah terbangun, dan ternyata juga ada beberapa masyarakat warga yang menolak dan mengajak warga lainnya menolak. Persoalan ini akhirnya diketahui olehnya dan setelah diperiksa BPK maka Riza selaku wali kota diminta mencari jalan keluarnya.

"Sekarang dipindahkan kemana saja ditolak oleh semua warga dengan alasan yang tidak masuk akal, kalau memang ini persoalannya kita tidak ada solusi, kalau solusi tidak ada berarti warga Payakumbuh Yang sehari-hari menggunakan RSUD termasuk yang menolak tidak memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk persoalan ini," ujarnya.

Padahal, sambung Riza pihaknya sudah menanyakan terkait hal itu ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan tidak ada persoalan, karena sudah memenuhi standar tertentu dan boleh dipasang untuk menggantikan insinerator rumah sakit lama.

" Insinerator kita sudah dites dan sudah disaksikan oleh pihak berwajib seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Persoalannya, dibuat-buat seolah-olah semua orang merasa insinerator itu sangat berbahaya, padahal insinerator itu dirancang sedemikian rupa oleh para ahli untuk menahan zat berbahaya yang keluar dari asap itu, hasil pembakaran tidak dibuang sembarangan dan sangat aman," kata dia.

Ia menegaskan, rumitnya masalah insinerator di RSUD Adnaan WD karena adanya pihak-pihak yang dirugikan dengan sengaja memprovokasi.

"Sampah rumah sakit kalau tidak kita bakar, maka limbah rumah sakit terpaksa diurus oleh swasta, dimana lebih dari 50-60 juta mengurusnya selama sebulan. Ini adalah bisnis besar yang mereka itu bisa jadi tidak rela. Saya menduga ada konspirasi disini, tapi saya tidak mau menuduh, saya baru menduga," kata Riza. (*)

Baca Juga

Editor: Taufik Hidayat

Video Terbaru

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com