Terkait Hak Pilih, KPU Pasbar: Warga yang Belum Terdata Segera Melaporkan

Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat
Kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat (Irfan Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya agar daftar pemilih di Pilkada 2020 mendatang lebih baik dari sebelumnya.

Hal itu dikatakan oleh Komisioner KPU Pasbar , Alfi Syahrin kepada KLIKPOSITIF di ruang kerjanya, Kamis (27/2/2020).

"Kita menginginkan hak warga untuk memilih tidak hilang begitu saja," katanya.

Baca Juga

Menurutnya, salah satu upaya agar hak warga tidak hilang, dengan cara saling bersinergi dengan segala pihak terutama dengan pemilik hak pilih itu sendiri. Warga yang belum terdata, diharapkan dapat melapor ke petugas KPU yang ada di tingkat kenagarian dan kecamatan atau bisa langsung ke KPU Pasbar .

"Kita memiliki petugas PPS di Nagari dan PPK di Kecamatan di kantor nagari dan di kantor kecamatan," terang Alfi.

Ia menjelaskan, selain melaporkan ke petugas KPU yang ada, warga bisa melaporkan ke jorong masing-masing. Namun kata Alfi, pihaknya tetap berpatokan terhadap Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang nantinya akan dilakukan pemutakhiran.

Setelah itu, petugas Panitia Lemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan melaksanakan metode pencocokan dan penelitian (coklit) langsung di lapangan, untuk merilis Data Pemilih Sementara (DPS) yang nantinya akan berubah menjadi Data Pemilih Tetap (DPT).

"Penyusunan daftar pemilih akan kita atur berdasarkan sistem sesuai dengan Nomor Kartu Keluarga (NKK) sehingga pemilih dengan NKK yang sama memilih di 1 TPS yang sama, tidak terpencar-pencar seperti Pemilu lalu," ujarnya.

Diakui Alfi, KPU menilai Pemilu 2019 lalu, banyak keluhan dari masyarakat.

"Pemuktahiran akan ditata sesuai pengelompokan, jangan sampai satu keluarga memilih di TPS yang berbeda-beda lagi, pada dasarnya kita ingin hak warga bisa disalurkan sesuai domisilinya," paparnya.

Disamping itu, Alfi menuturkan, bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan ke TPS dari KPU, masih bisa menggunakan hak pilih di tempat asalnya, dengan syarat membawa dokumen identitas seperti e-ktp ataupun surat keterangan perekaman e-ktp.

Hal ini sesuai dengan apa yang sudah pernah diputusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Seandainya, jika tidak masuk dalam DPT, hak pilihnya masih dilindungi. Namun sebaiknya masuk dalam DPT karena ini berkaitan dengan logistik," ungkapnya.

Kemudian kata dia lagi, bagi pemilih yang ingin melakukan pindah TPS, pemilih tersebut harus melakukan pendataan ulang di nagari tempat pindah pemilih. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan logistik surat suara yang terbatas disedikan KPU.

Tentunya, bagi pemilih yang ingin pindah TPS harus melaporkan dari sekarang. "Makanya tidak bisa dadakan pindah TPS, perlu diatur waktunya, hal ini untuk mengatur distribusi logistik nantinya," katanya.

Ia memaparkan, Pemilu 2019 di Pasbar , jumlah DPT sebanyak 250.723. Terdiri dari laki-laki sebanyak 123.846 dan perempuan sebanyak 126.877. Jumlah tersebut tersebar pada 1206 TPS atau di 11 kecamatan di Kabupaten Pasbar . Sedangkan di Pilkada 2020 , kemungkinan jumlah DPT diperkirakan sekitar 290 ribu lebih.

Untuk itu ia berharap, warga yang belum terdaftar segera melaporkan. "Dalam masa penyempurnaan data pemilih, kita sangat membuka ruang kepada masyarakat memberikan tanggapan, masukan, atau koreksi untuk perbaikan dalam pendataan hak warga, demi s uksesnya pilkada di Pasbar ," tutupnya.

Baca Juga

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Rezka Delpiera

Video Terbaru

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com