Diperingati Presiden, Wagub Sumbar: Tol Padang-Pekanbaru Harus Tuntas 2024

Presiden Jokowi saat launching tol Padang-Pekanbaru, 9 Februari 2018 lalu
Presiden Jokowi saat launching tol Padang-Pekanbaru, 9 Februari 2018 lalu (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah terus mengupayakan agar pembangunan tol Padang-Pekanbaru berjalan maksimal. Pasalnya sejak dilauncing Presiden Jokowi pada 9 Februari 2018 lalu, pembangunan tol tidak menunjukkan progres yang baik.

Bahkan untuk tahap 1 Padang - Sicincin hingga hari ini baru 17,02 persen. Hutama Karya Infrastruktur sebagai pelaksana pelaksana baru bisa mengerjakan sebagian kecil proyek prioritas nasional tersebut. Kendala persoalan pembebasan lahan.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengaku baru mendapatkan informasi ada Peraturan Presiden (Perpres) terbaru yang menekankan jika hingga 2024 tol Padang-Pekanbaru tidak rampung, maka tidak akan ada tol di Sumbar.

Baca Juga

"Sayang kan kalau tak jadi, padahal mencapai 200 kilometer panjang tol di Sumbar," ujarnya, Jumat, 28 Februari 2020.

Dijelaskannya, semua tol trans Sumatera sepanjang 2.700 meter sudah harus rampung pada 2024. "Ini peringatan bagi kita agar segera menyelesaikan persoalan di bawah," katanya.

Untuk mempercepat pembangunan tol tersebut semua pihak harus mendukung secara bersama-sama dan melibatkan semua untuk masyarakat. Saat ini, jelas Nasrul Abit , tim sedang bekerja untuk pembebasan lahan STH 4,2 hingga 36,6 kilometer.

"Kemarin sudah ada persetujuan Dirjen Bina Marga revisi dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) guna mempercepat proses penetapan lokasi. Kemudian gubernur akan mengeluarkan surat untuk penetapan lokasi (penlok)," jelasnya.

Dia berharap, karena persolan terdahulu masalah harga tanah, maka tim appraisal harus mengkaji dari berbagai aspek sebelum menentukan standar harga.

"Jangan sampai masyarakat dirugikan soal harga ganti rugi. Kita tidak ingin persoalan harga terlalu rendah ini terulang lagi," sebutnya.

Terkait, adanya penolakan dari masyarakat Limapuluh Kota, Wagub menyampaikan, perkembangan tol belum sampai ke Limapuluh Kota. Pihaknya fokus pada pembahasan lahan Padang-Sicincin (sekarang rencananya Padang - Kapalo Hilalang).

"Kita lihat nanti, pokoknya kita ajak masyarakat musyawarah mufakat untuk menuntaskan tol Padang-Pekanbaru ini," katanya.

Sementara itu Komisaris PT Hutama Karya Wahyu Muryadi, menekankan pergantian ganti rugi lahan dilakukan secara persuasif dan masyarakat yang terdapak mendapatkan penggantian yang adil dan wajar.

"Dalam hal ini saya ajak para jurnalis juga bisa berperan penting mengurai benang kusut masalahnya sehingga pada proses komunikasi pada seksi pembebasan lahan berikutnya antar semua pemangku kepentingan berjalan sebaik-baiknya," ajaknya.

Wahyu juga menekankan agar aparat yg berwenang mampu menyelesaikan sengketa penetapan ganti rugi lahan melalui pendekatan persuasif dan kultural.

"Bukan mengedepankan pendekatan represif yang berlebihan sehingga menimbulkan rasa takut masyarakat," tukasnya. (*)

Baca Juga

Editor: Joni Abdul Kasir

Video Terbaru

Kakek yang Viral Beli Obat dengan Uang Mainan Akan Segera Umrah

YouTube channel KlikPositif.com