Hari Ini, Masing-masing Fraksi Sampaikan Penjelasan Usul Interpelasi di Paripurna DPRD Sumbar

Masing-maaing anggota fraksi berdiri untuk memastikan jumlah yang hadir sesuai absen yang ditandatangani
Masing-maaing anggota fraksi berdiri untuk memastikan jumlah yang hadir sesuai absen yang ditandatangani (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan penjelasan pengusul hak interpelasi yang diajukan kepada gubernur Sumatera Barat, Jumat, 28 Februari 2020.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan penyampaian penjelasan pengusul terhadap usul hak interpelasi DPRD merupakan yang pertama dilakukan sejak dibentuknya DPRD Provinsi Sumatera Barat.

"Ini tentunya merupakan gambaran bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewenangan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, berjalan dengan sangat dinamis, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang," tuturnya.

Baca Juga

Ia mengatakan penggunaan hak interpelasi DPRD maupun hak DPRD lainya dalam rangka check and balances penyelenggaraan pemerintah daerah. "Selain itu, untuk memastikan bahwwa penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan efektif, efeisien, transparan, akuntabel dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

"Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPRD memiliki tiga instrumen yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak tersebut esensi utamanya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Dari pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan dari empat tahun pelaksanaan tugas-tugas Gubernur Sumatera Barat, DPRD melihat masih banyak capaian target kinerja pembangunan daerah yang belum tercapai. "Sehingga masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," tuturnya.

Ada empat persoalan-persoalan yang masih menjadi catatan DPRD, diantaranya banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan target kinerja RPJMD, sehingga tidak memberikan dukungan terhadap pencapaian target kinerja RPJMD tersebut, seperti banyak kegiatan perjalanan dinas luar negeri yang tidak memberikan dampak yang signifikan untuk pembangunan daerah.

Kedua yakni pengelolaan BUMD milik pemerintah daerah belum optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap penerimaan daerah. Permasalahan yang terjadi di BUMD ini, tentu tidak terlepas dari proses rekrutmen, pembinaa, dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah selaku pemilik modal atau pemegang saham pada BUMD tersebut.

Yang ketiga tata kelola dan optimalisasi pengunaan aset daerah, masih jauh dari harapan. Banyak aset-aset daerah yang masih dikuasai oleh pihak ketiga dan banyak pula aset-aset daerah yang tidak dimanfaatkan yang aset-aset daerah yang tidak dimanfaatkan yang semestinya dapat memberikan dukungan untuk penerimaan daerah.

Yang keempat berlarut-larutnya proses pencarian beasiswa yang bersumber dari hiah PT Rajawali Corp. Padahal dananya bersumber dari hibah pihak ketiga (bukan dari APBD) dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.

Dalam rapat paripurna tersebut, anggota dewan yang hadir sebanyak 38 orang dengan rincian sepuluh orang dari Fraksi Gerindra, dua orang dari Fraksi PKS, sembilan orang dari Fraksi Demokrat, empat orang dari Fraksi PAN, tujuh orang dari Fraksi Golkar, empat orang dari Fraksi PPP-Nasdem, dan tiga orang dari Fraksi PDI Perjuangan-PKB. (*)

Baca Juga

Editor: Fitria Marlina