Sekdaprov Sumbar Meradang Saat Apel, Ini Penyebabnya

Sekdaprov Sumbar Drs. Alwis saat memimpin apel di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin, 2 Maret 2020
Sekdaprov Sumbar Drs. Alwis saat memimpin apel di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin, 2 Maret 2020 (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Drs. Alwis meradang saat apel Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di lingkungan Pemprov Sumbar.

Bukan tanpa sebab, Alwis naik pitam karena banyak ASN tidak hadir saat apel, termasuk kepala OPD seharusnya memberikan contoh yang baik kepada bawahan.

baca juga: ASN di Lima Puluh Kota Bagikan Puluhan Hazmat di 3 Nagari

"Mulai setiap hari Senin awal bulan, saya akan ambil apel, eselon II yang tidak hadir tanpa ada keterangan akan kita proses," katanya saat memberi amanat pada apel pagi di halaman Kantor Gubernur, Senin, 2 Maret 2020

Menurutnya Apel hanya wajib satu kali dalam seminggu, sebagai ASN wajib hadir. Pada kesempatan itu Alwis minta pada Kasatpol PP Sumbar bisa menyikapi hal ini, menyangkut banyaknya ASN yang tidak hadir pada Apel Senin, termasuk eselon II, III dan IV.

baca juga: Dukung New Normal, Alwis: Masyarakat Harus Segera Beradaptasi

"Ini sangat memprihatinkan sekali, sudah banyak laporan pada saya. Termasuk ceramah bulanan di Masjid Raya, masih banyak ASN yang hadir hanya ambil absen saja, lalu duduk luar masjid," ungkapnya.

Selain itu Alwis mengaku akhir-akhir ini juga banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait penggunaan genset dan air bawah tanah secara illegal. Sekali lagi Sekda minta Satpol PP Sumbar dapat lakukan penertiban sesuai dengan aturan berlaku yang pengaturan soal pemanfaatan genset dan air bawah tanah saat ini.

baca juga: Diprotes Warga, Camat Benarkan Dua KK ASN Terima BLT COVID Provinsi di Kambang Utara Pessel

Dijelaskannya, penggunaan perangkat pembangkit listrik generator atau genset berkapasitas di atas 200 KVA (kilo volt ampere) harus berizin.

"Kalau di atas 200 KVA itu memang harus ada izinnya sesuai UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, kalau tidak memiliki izin perusahaan akan berhadapan dengan hukum," katanya.

baca juga: THR untuk ASN Capai Rp29,38 Triliun, Minggu Ini Cair

Biasanya pihak perusahaan, seperti perhotelan, rumah makan, perusahaan dagang menggunakannya sebagian besar banyak yang belum mengetahui aturan tersebut. Jadi Sekda Sumbar perlu ada sosialisasi oleh pihak terkait, kalau tidak ingin ditertibkan oleh Satpol PP.

Permohonan pengeluaran izin operasi dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Biasanya tetap disertai tembusan dari Dinas ESDM wilayah setempat.

Sementara untuk penggunaan air bawah tanah dengan membuat sumur bor setiap perusahaan wajib mengantongi izin pengambilan air bawah tanah (SIPA). Kondisi seperti ini membuat pemasukan untuk daerah melalui pajak air tanah ini hilang.

"Tergantung Satpol PP kita bagaimana menyikapi ini semua," ujarnya.

Terakhir dalam apel tersebut Sekda Sumbar juga menekankan pada kepala OPD untuk segera buatkan laporan segera perihal triwulan pertama akan berakhir.

"Saya minta ASN jangan sampai ada masalah dengan hukum," kata Alwis mengakhiri. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir