Status Buronan KPK, Kuasa Hukum Nurhadi Serahkan 129 Bukti di Sidang Praperadilan

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Sidang praperadilan jilid II kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh eks Sekretaris MA Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto, masuk ke tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2020).

Dalam persidangan kali ini, kuasa hukum Nurhadi Cs menyerahkan 129 bukti kepada majelis hakim.

baca juga: Polisi Benarkan Laporan PDIP Soal Dugaan Peyebaran Hoaks Terkait Puan Maharani di Pasbar

"Yang kami serahkan sekitar 129 bukti," kata kuasa hukum Nurhadi Cs, Hartanto.

Bukti-bukti tersebut terdiri dari dokumen seperti bukti transfer uang, bukti jual mobil hingga bukti jual beli rumah.

baca juga: KPK Kembangkan Perkara Pencucian Uang Nurhadi

Bukti ini, lanjut Hartanto diberikan untuk memperkuat gugatan praperadilan bahwa perkara Nurhadi Cs bukan perkara pidana korupsi melainkan perdata.

"Semuanya tertulis, perjanjiannya juga ada semua. Satu lagi soal pinjam uang, sudah ada sekitar beberapa kali, kemudian sudah dikembalikan. Semuanya kita ajukan, dan kita mau menyampaikan bahwa itu perkara perdata murni," ucapnya.

baca juga: Bongkar Pijat Diduga Khusus Gay, Polisi Sita Mainan Seks hingga Kondom

Setelah pembuktian, sidang akan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak Nurhadi cs,

Rencananya, ada dua orang ahli yang dihadirkan untuk memperkuat gugatan praperadilan mereka.

baca juga: KPK Buka Peluang Bidik Sejumlah Pihak yang Bantu Pelarian Nurhadi

Sebagai informasi, buronan KPK , Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Nurhadi diduga menerima suap sebesar Rp 33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat menantunya, Rezky Herbiyono yang diduga untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT yang berperkara di MA.

Sebelumnya, Nurhadi juga telah mengajukan gugatan praperadilan, namun ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim menilai bahwa KPK telah melakukan penetapan status tersangka melalui mekanisme hukum yang sah.

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri